Kalangan pengusaha mengakui bahwa pungutan liar di Indonesia kerap terjadi di berbagai proyek. Mulai dari pembangunan hotel, vila serta proyek lainnya. Hal itu terjadi bukan hanya di Jakarta, melainkan juga di banyak daerah lainnya. “Pokoknya kalau kita ada proyek ada proyek kecenderungan seperti itu di semua daerah begitu dan itu ya menambah cost pengusaha ya,” ungkap Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani, Jumat (28/2/2025).
Pengusaha pun resah dengan kebiasaan tersebut, pasalnya selain menjadi beban biaya tambahan, pengusaha juga tidak memiliki kepastian dalam berusaha. “Jadi nggak jelas dan kadang-kadang yang bikin ngeselin tuh justru selain istilahnya ormas-ormas gitu, tokoh-tokoh masyarakat juga begitu juga ikutan juga malah, bukannya menenangkan malah minta, itu sebenarnya nggak bagus ya karena itu jadi kebiasaan,” sebut Hariyadi.
Apalagi nilai pungli dalam setiap proyek juga bisa sangat besar, mencapai ratusan juta rupiah. Seharusnya aparat penegak hukum harus bisa bergerak dan menyelesaikan masalah yang sudah membudaya ini, bukan justru terlibat dan membiarkannya terus berlarut-larut. Hariyadi mengungkapkan pelaku usaha tidak bisa berbuat banyak karena hanya berharap proyek investasinya bisa berjalan lancar.
