Bonus demografi yang dimiliki Indonesia seharusnya menjadi peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi karena jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia nonproduktif. Namun, kondisi ini diiringi paradoks berupa tingginya tingkat pengangguran pemuda. Meski Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) nasional terus menurun hingga 4,68 persen pada Februari 2026, pengangguran di kalangan muda masih jauh lebih tinggi. Persoalan utamanya bukan hanya kurangnya lapangan kerja, tetapi juga ketidaksesuaian antara pendidikan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja.
Data BPS menunjukkan sekitar 35,36 persen pekerja muda mengalami mismatch pendidikan dan pekerjaan. Sebanyak 22,36 persen tergolong overeducated, yakni memiliki pendidikan lebih tinggi daripada yang dibutuhkan pekerjaannya, sementara 13 persen termasuk undereducated. Kondisi ini menimbulkan kerugian ekonomi karena investasi pendidikan tidak menghasilkan produktivitas optimal. Bahkan pekerja muda yang overeducated menerima upah rata-rata 7,57 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang bekerja sesuai tingkat pendidikan.
Peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi juga memicu persaingan kerja yang semakin ketat. Menurut kajian LPEM FEB UI, proporsi tenaga kerja berpendidikan tinggi terus meningkat, tetapi pertumbuhan lapangan kerja berkualitas tidak mampu mengimbanginya. Akibatnya, banyak sarjana mengisi pekerjaan yang sebenarnya tidak membutuhkan gelar tinggi, menciptakan fenomena inflasi kredensial dan memperpanjang masa pencarian kerja. Rata-rata, lulusan membutuhkan waktu hampir 20 bulan untuk mendapatkan pekerjaan, dan lulusan perguruan tinggi sering kali menghadapi masa tunggu lebih lama karena ekspektasi dan kebutuhan pasar yang tidak selaras.
Selain dipengaruhi pendidikan, peluang kerja juga dipengaruhi oleh faktor gender, wilayah, dan keterampilan. Pemuda dan perempuan cenderung lebih lambat memperoleh pekerjaan dibandingkan dengan laki-laki, sementara pencari kerja di luar Jawa dan di daerah perdesaan menghadapi masa transisi kerja yang lebih panjang. Di sisi lain, sertifikasi keahlian, pelatihan seperti Kartu Prakerja, serta kemampuan digital terbukti dapat mengurangi risiko mismatch. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan di pasar kerja modern tidak lagi ditentukan oleh ijazah semata, melainkan juga oleh keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.