Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) Kevin McCarthy dari Partai Republik sudah mencapai kesepakatan sementara untuk menaikkan plafon utang pemerintah federal dari batas saat ini, yaitu $31,4 triliun. Kesepakatan mengakhiri kebuntuan yang berlangsung berbulan-bulan. Informasi itu datang dari dua sumber Reuters yang mengetahui pembicaraan plafon utang pada Sabtu (27/5). Gedung Putih dan juru runding Partai Republik di DPR AS secara prinsip sudah mencapai kesepakatan untuk menghindari kondisi gagal bayar utang, kata kedua sumber yang mengetahui situasi negosiasi.
Biden dan McCarthy melakukan pembicaraan melalui telepon pada Sabtu (27/5) petang untuk membahas kesepakatan plafon utang itu. Kesepakatan itu bisa mencegah gagal bayar utang yang berakibat destabilisasi ekonomi, asal para pihak berhasil meloloskan kesepakatan tersebut di Kongres – yang terbagi dengan selisih kursi tipis – sebelum Departemen Keuangan kehabisan dana untuk membayar tagihan. Pada Jumat (26/5), Departemen Keuangan AS memperingatkan bila hingga 5 Juni plafon utang tidak dinaikan, AS akan gagal membayar utang-utang dan pos-pos pengeluaran lainnya.
Partai Republik yang mengendalikan DPR menuntut pemangkasan besar-besaran belanja pemerintah dan meminta sejumlah persyaratan lainnya. Kondisi yang diminta DPR antara lain persyaratan kerja baru untuk penerima manfaat program-program jaring pengaman sosial bagi warga AS berpenghasilan rendah. Selain itu, politisi Partai Republik juga meminta pencabutan dana untuk Dinas Perpajakan AS atau Internal Revenue Service (IRS). Perincian kesepakatan akhir belum tersedia, tetapi para juru runding sudah setuju untuk membatasi belanja diskresi non-pertahanan pada level yang sama tahun ini selama dua tahun. Sebagai gantinya, plafon utang akan dinaikan selama periode yang sama, kata para sumber kepada Reuters.
