Biaya politik di Indonesia dinilai sangat mahal, sehingga mereduksi kesempatan bagi individu kompeten tertentu untuk tampil di pemerintahan atau lembaga negara. Untuk itu, gagasan memberi subsidi kepada partai politik muncul guna menekan praktik memberi mahar ke partai politik (parpol) sebagai kendaraan dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu). Hal tersebut disampaikan Peneliti Senior Koninklijk Instituut voor Taal –, Land – en Volkenkunde (KITLV) Leiden, Belanda, Ward Berenschot dalam diskusi daring yang diselenggarakan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Minggu (17/12/2023)
Berenschot menerangkan, ongkos politik yang sangat mahal di Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas. Ia bahkan mengatakan agar Indonesia perlu merubah sistem pemilihan pemimpin ke depan agar bisa mengakomodasi seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten, tanpa mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk ikut berkontribusi. Penulis buku Democracy for Sale itu menyatakan seharusnya tidak hanya orang yang kaya yang mendominasi dunia politik Indonesia. Tetapi orang biasa dengan banyak gagasan bagus dan penting bisa ikut berkontribusi.
Menurut Berenschot, individu tertentu menggunakan parpol sebagai kendaraan berpolitik. Hal yang lebih dulu dilalui yakni dengan memberi mahar ke parpol saat mendekati pemilu. Padahal jika praktek demikian bisa ditekan, maka parpol bisa lebih fokus mengembangkan ideologinya ke tataran yang lebih konkret. Meski begitu, subsidi ke parpol ini tentunya harus diatur dengan jelas agar pengawasan hingga output yang diharapkan sesuai dengan tujuannya. Negara juga perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menyangkut gagasan ini.
