Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono berupaya mempercepat persiapan pembangunan ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut Bambang, dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan menjadi sumber utama pembiayaan percepatan pembangunan IKN. Pada tahap awal, APBN akan menjadi jangkar bagi proyek ibu kota baru sebelum masuknya para investor. Pembangunan dalam tiga tahun ke depan perlu didesain dan dilaksanakan dengan baik untuk membentuk kepercayaan pasar.
Menurut Bambang, pembangunan IKN tidak hanya gedung pemerintah dan hunian bagi aparatur sipil negara (ASN). Hal lain yang harus dirancang adalah berbagai fasilitas, dari pelayanan kesehatan, pendidikan, distribusi kebutuhan pokok, hingga sarana penunjang lainnya. Untuk mengejar target pembangunan tahap awal pada 2024, pembangunan infrastruktur mesti segera dimulai. Otorita IKN kini merancang berbagai opsi pembiayaan yang bisa mulai dikembangkan. Bambang menyebutkan sumber pendanaan bisa berupa kerja sama pemerintah dan badan usaha, investasi swasta, investasi badan usaha milik negara (BUMN), hingga crowdfunding atau menghimpun dana masyarakat. Bambang optimistis akan ada lembaga multilateral yang masuk ke proyek ini dan memberikan kepercayaan bagi investor lain.
Sejak proyek pembangunan ibu kota baru diumumkan, pembiayaan menjadi masalah yang disoroti publik. Asian Development Bank (ADB) telah menyatakan komitmennya membantu Indonesia merencanakan ibu kota baru sebagai kota yang inklusif dan netral karbon. Lembaga multilateral tersebut menyatakan akan membantu Otorita IKN merancang kota, mengkaji potensi dampak lingkungan dan sosial, serta menggalang pembiayaan dari sumber pemerintah dan sektor swasta. Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), Piter Abdullah, mengatakan pemerintah tidak perlu menawarkan gula-gula yang terlalu berlebihan kepada calon investor IKN. Pasalnya, Indonesia sudah cukup banyak memberikan insentif bagi investor. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan, sebelum ada investor, pemerintah harus membelanjakan APBN untuk 80-90 persen investasi awal jika ingin pembangunan IKN tepat waktu.
