Meski telah mengumumkan penguatan kerja sama dengan PKB, Gerindra tetap membuka kemungkinan kerja sama dengan parpol lain. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dalam waktu dekat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyangkal bahwa pertemuan Airlangga dengan Prabowo terjadi karena penguatan kerja sama antara Gerindra dan PKB. Selain Gerindra, Golkar juga berkomunikasi dengan Partai Demokrat, PKS, dan PKB. Namun, belum ada pembicaran seputar capres dan cawapres yang akan diusung karena KIB sendiri secara internal belum membahasnya.
Ketua DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan walaupun saat ini hampir semua parpol menjajaki kemungkinan koalisi. Akan tetapi, komunikasi yang dilakukan masih berupa lobi-lobi sehingga belum ada koalisi yang benar-benar tetap. Termasuk antara PKS, PKB, dan Demokrat yang sebelumnya pernah mengumumkan rencana pembentukan koalisi. Alih-alih membentuk koalisi tersebut, PKB saat ini justru memperkuat kerja sama dengan Gerindra. Bahkan KIB sendiri berpotensi untuk kembali cair jika tidak ada kesepakatan antarparpol tentang capres/cawapres yang akan diusung.
Menanggapi komunikasi politik parpol, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan PDI-P berkomitmen mengedepankan ketaatan pada azas dan tidak membajak kader parpol lain, baik dengan iming-iming kekuasaan maupun menggunakan instrumen hukum. Hasto juga mengatakan PDIP meyakini bahwa akhirnya semua akan mengerucut pada siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres, dan bagaimana agenda pemerintahan. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes mengatakan walaupun parpol saat ini sudah mulai mengelompok dan terlihat solid berkoalisi, ikatannya masih rentan terputus. Daya tahan koalisi dapat dipengaruhi oleh kegagalan menyepakati calon yang berpotensi menang atau pembagian kekuasaan yang tidak adil dan terbuka. Koalisi politik di Indonesia terbiasa diikat oleh calon kandidat yang akan diusung. Untuk itu, koalisi tetap memerlukan calonnya pada Pilpres 2024.
