Suara pemerintah terpecah dalam pembahasan awal rencana kerja pemerintah (RKP) dan kerangka ekonomi makro & pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2025 di DPR. Suara berbeda secara mengagetkan datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa. Sebagaimana diketahui, pemerintah merancang defisit APBN pada kisaran 2,45% hingga 2,82% dari PDB untuk tahun 2025, tahun pertama berjalannya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rentang target defisit tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan target defisit tahun ini yang ditetapkan sebesar 2,29% dari PDB.
Pada rapat kerja di Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6/2024), Menteri PPN/Bappenas secara tiba-tiba mengusulkan angka target defisit yang berbeda dari yang sebelumnya telah dirancang oleh pemerintah dalam KEM-PPKF. Menanggapi masukan dari Komisi XI, Suharso mengusulkan kepada Sri Mulyani menurunkan angka target defisit APBN menjadi sebesar 1,5%-1,8%, dari sebelumnya 2,45%-2,82%. “Kami berharap Menteri Keuangan dan dari Komisi XI kalau memang itu disepakati, defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5%-1,8%,” katanya.
Wakil Ketua Komisi XI yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie O.F.P. menilai bahwa defisit anggaran 2,45%-2,82% atau sekitar Rp600 triliun relatif tinggi. Sementara itu, postur anggaran yang disusun saat ini merupakan APBN yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang baru. Dolfie menilai, jika target defisit telah ditetapkan tinggi atau hampir mencapai batas atas 3%, maka pemerintahan mendatang tidak memiliki keleluasan untuk melakukan penyesuaian anggaran. Dolfie juga menyoroti bahwa tingkat defisit yang diusulkan saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah transisi pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya, target defisit seharusnya bisa dirancang lebih rendah.
