Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar masih mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Terlebih, pembangunan itu juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Cak Imin berbeda dengan rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota. Meski begitu ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik (parpol).
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan jika partainya memenangkan Pemilu 2024 maka Ibu Kota bakal tetap berada di DKI Jakarta. Ia menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota, salah satunya karena pertimbangan sejarah. Hal ini disampaikan pada Rakernas PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
Anies Baswedan juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Hal itu disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (22/11/2023) yang disiarkan melalui TV Muhammadiyah. Anies mengatakan, alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidak tepat.
