Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta tambahan anggaran Rp20,32 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di 2025. Hal itu ia disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (28/8). Ia pun berharap anggota Badan Anggaran yang berada di Komisi VI bisa menyetujui permintaan itu. Menurut Basuki, anggaran pembangunan IKN Kementerian PUPR yang cuma dipatok Rp4,19 triliun dalam RAPBN 2025 jelas tak cukup. “Sehingga untuk IKN kami butuh anggaran sebesar Rp24,51 triliun. Yang baru dialokasikan di pagu indikatif baru Rp4,19 triliun. Jadi kekurangannya masih Rp20,32 triliun,” jelas Basuki.
Pria yang juga menjabat Plt Kepala Otorita IKN itu lantas merinci tambahan anggaran Rp20,32 triliun itu mencakup Rp13,82 triliun untuk Direktorat Jenderal Bina Marga, Rp6,25 triliun untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Rp250 miliar untuk Direktorat Jenderal Perumahan. Rinciannya, Direktorat Jenderal Bina Marga memerlukan anggaran itu untuk pembangunan jalan Tol IKN seksi 1A dan 1B segmen Bandara Sepinggan – Tol Balsam. Lalu, jalan bebas hambatan seksi 5B: segmen jembatan Pulau Balang- Sp Riko, hingga pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan bandara VVIP pada sisi landasan udara. Sementara Direktorat Jenderal Cipta Karya memerlukan tambahan anggaran untuk pembangunan bangunan gedung dan kawasan Basilika dan gereja, kantor kementerian koordinator, kantor OIKN, hingga Masjid Negara. Sedangkan Direktorat Jenderal Perumahan memerlukan anggaran untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal TNI dan pengadaan harmag pada 47 tower ASN dan Hankam.
