Bank Indonesia (BI) tengah dalam proses memperbarui, menyempurnakan dan memperluas digitalisasi sistem pembayaran lewat Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030. Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Secara garis besar sistem pembayaran di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non-tunai.
Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan bahwa BSPI 2025-2030 kini tengah dalam proses penyusunan. BSPI ini nantinya akan diluncurkan secara resmi pada pertengahan 2024. “Nanti kita akan luncurkan secara resmi BSPI 2025 ini. Insya Allah, tengah tahun ini kita akan luncurkan,” tuturnya dalam Kick Off Hackathon BI 2024, Senin (29/4/2024). Perry menjelaskan bahwa bocoran pertama dalam inisiatif BSPI 2025 adalah memperbarui modernisasi dan memperkuat infrastruktur sistem pembayaran, yakni pengembangan sistem pembayaran retail. Adapun, hal ini tidak saja pada Bank Indonesia Fast Payment (BI FAST), namun juga Fast Payment oleh swasta dan berkolaborasi untuk mendorong ekonomi keuangan digital nasional.
“Demikian juga infrastruktur pembayaran wholesale. Kami juga akan memperbarui modernisasi RTGS (Real Time Gross Settlement) yang tidak hanya multi currency tapi juga modern, sesuai dengan ISO 2022, dan infrastruktur pusat data pembayaran yang tentu saja akan mendorong ekonomi keuangan digital pertama,” jelasnya. Berikutnya dalam industri, pihaknya akan melakukan penguatan dan konsolidasi industri. BI nantinya akan mendorong industri, para pelaku dan sistem pembayaran. Terdapat dua kelompok dalam konsolidasi yakni kelompok pelaku atau perusahaan sistem pembayaran yang besar, dan dengan lainnya. BI juga akan mendorong inovasi digital yang akan bekerjasama dengan industri, digitalisasi ekonomi keuangan nasional, digitalisasi sistem pembayaran, yang semuanya diperlukan untuk memperluas layanan dengan tetap memperhatikan perlindungan konsumen, APU-PPT.
