Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui kenaikan pagu belanja di APBN 2022 sebesar Rp392,3 triliun dari Rp2.714,2 triliun menjadi Rp3.106,4 triliun. Begitu pula dengan anggaran pendapatan negara sebesar Rp420,1 triliun dari Rp1.846,1 triliun menjadi Rp2.266,2 triliun. Banggar DPR berharap kenaikan belanja negara bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sejumlah pos. Khususnya, yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, seperti subsidi dan bantuan sosial (bansos).
Sebelumnya, Sri Mulyani menjelaskan tambahan belanja negara ini akan digunakan untuk menambah alokasi anggaran subsidi sebesar Rp74,9 triliun. Terdiri dari tambahan anggaran subsidi BBM dan LPG sebesar Rp71,8 triliun dan listrik Rp3,1 triliun. Selain itu, juga untuk menambah alokasi dana kompensasi sebesar Rp275 triliun. Dana ini akan digunakan untuk memberi kompensasi talangan selisih harga jual eceran (HJE) dan harga keekonomian energi yang ditanggung oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) alias PLN.
Pemerintah juga akan menambah anggaran belanja untuk bansos sebesar Rp18,6 triliun. Dengan begitu, total anggaran perlindungan sosial bakal mencapai Rp431,5 triliun. Selain itu Pemerintah juga akan menambah anggaran dana bagi hasil (DBH) ke daerah sebesar Rp47,2 triliun. Lalu, turut menambah anggaran pendidikan sebesar Rp78,5 triliun. Sisanya untuk mengurangi defisit APBN sekitar Rp27,8 triliun.
