Jajak pendapat Litbang Kompas (7-12 Maret 2022) menunjukkan bahwa sebagian besar publik tak ingin pemilu ditunda. Sebanyak 62,3 persen dari total 1.200 responden yang disurvei setuju pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024. Sebanyak 66,7 persen responden menilai, usulan penundaan pemilu hadir demi kepentingan politik. Hanya 23,4 persen yang setuju wacana ini hadir demi pemulihan ekonomi nasional. Hasil jajak pendapat ini sejalan dengan survei yang dilakukan beberapa lembaga terhadap sekitar 1.000 responden dalam kurun waktu Januari-Maret 2022. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menunjukkan bahwa 82,5 persen publik menolak penundaan pemilu. Dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), 71 persen publik menolak perpanjangan masa jabatan. Begitu pula survei Lab45 yang hasilnya 87,18 persen publik kontra terhadap penundaan pemilu.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan saat ini elite parpol dan pemerintah semestinya fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra mengatakan manuver para elite yang terus terjadi juga terkait dengan pernyataan Presiden yang tidak tegas.
Ketua DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan Golkar belum pernah membahas penundaan pemilu secara formal di internal partai. Wacana penundaan pemilu perlu dibahas secara bersama-sama antarparpol dan presiden, sebagai hasil konsensus bersama. Muhaimin Iskandar saat ditemui di sela-sela kunjungannya ke Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (12/3) malam, mengatakan, tetap berharap pemilu ditunda, agar tidak kehilangan momentum untuk menggerakkan roda perekonomian negara. Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya memandang usulan penundaan pemilu sah-sah saja. Namun, keputusan yang akan diambil nantinya tergantung pada dinamika politik yang terjadi.
