Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada pertengahan November 2023 mengungkap sebanyak 361 juta anomali traffic atau serangan siber terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Bedasarkan data National Security Operations Center atau NSOC di BSSN, tiga teratas jenis anomali traffic, masing-masing malware activity sebesar 42,79 persen, trojan activity 35,40 persen dan information leak 9,35 persen. Juru Bicara BSSN Ariandi Putra, mengatakan sebanyak 207 dugaan insiden kebocoran data terdeteksi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Dari jumlah itu, administrasi pemerintahan menjadi sasaran terbanyak dengan angka 55 persen. Ratusan juta anomali traffic atau serangan siber ke Indonesia tersebut dipandang sebagai sinyal kuat pentingnya keberadaan internet yang independen dan tertutup untuk melindungi jaringan dan masyarakat dari pelaku kejahatan internet.
Ahli keamanan siber Indonesia, Ahmad Faizun mendorong pemerintah untuk mengadopsi cara Rusia dan Cina menciptakan kemandirian internet untuk mengantisipasi berbagai persoalan menyangkut siber. Faizun berpendapat pemerintah sepatutnya mulai merancang dan menerapkan protokol internet independen yang berlaku untuk bisnis dan pejabat pemerintah di Indonesia untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirimkan melalui internet. Pemerintah kata dia, bisa memulai dari awal atau memodifikasi dan meningkatkan protokol independen aman yang tersedia seperti TLS, IPsec, SSH, PGP, TOR. Protokol independen yang aman penting untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang dikirimkan melalui internet.
Bukan hanya industri keuangan, kedepannya kata Faizun, lembaga-lembaga militer dan pemerintah perlu mampu melindungi diri dari serangan asing dan warga negaranya. “Dari sudut pandang kami, melindungi gerbang pemerintah Indonesia akan lebih murah dibandingkan melindungi jutaan aset internet Indonesia yang memiliki akses rentan terhadap internet global,” kata dia. “Selain itu, industri telekomunikasi kita mempunyai anggaran untuk menyediakan akses internet bagi masyarakat Indonesia di seluruh negeri, mengapa tidak menjadikannya aman dan mandiri sejak awal?” lanjut Faizun. Pemerintah ujar Faizun dapat mempelajari bagaimana negara maju, seperti Cina dan Rusia dalam melindungi kepentingan penduduk menyangkut data dan bisnis di negara.
