Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang juga anggota Tim 8 KPP, Teuku Riefky Harsya, dalam keterangan tertulis (31/8/2023), menyampaikan pihaknya mendapat informasi dari Sudirman Said yang mewakili Anies bahwa Anies menyetujui kerja sama politik Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies dan Muhaimin. Menurut dia, persetujuan ini dilakukan sepihak atas inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Teuku Riefky menuturkan, dalam pertemuan Anies dengan Tim 8 dan SBY, deklarasi Anies-Agus akan dilakukan awal September 2023. Namun, di tengah finalisasi dan persiapan deklarasi, Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Muhaimin sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Peristiwa ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB, Syaiful Huda, menegaskan sejauh ini belum ada keputusan apa pun terkait posisi politik PKB. Begitu pula terkait kabar mengenai kesepakatan Nasdem dan PKB untuk mengusung Anies dan Muhaimin. Syaiful tak memungkiri situasi internal PKB sedang tak baik-baik saja setelah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama koalisi baru. Sementara itu, melalui keterangan tertulis, Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP PKS dan anggota Tim 8 KPP, Almuzzammil Yusuf, menghormati sikap politik setiap parpol, dan menegaskan, PKS tetap mendukung dan mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024.
Surya Paloh mengatakan paduan Anies dan Muhaimin Iskandar kemungkinan bisa terjadi. Surya berharap kehadiran Muhaimin bisa mendongkrak perolehan suara Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mengenai Partai Demokrat yang merasa terkhianati, Surya turut prihatin karena harapan untuk terus bersama terkesan sirna.
