Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno menegaskan bahwa infrastruktur sistem penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) harus diamankan sangat ketat seperti sistem perbankan.
“Suara rakyat adalah transaksi politik paling bernilai. Ia harus dijaga dengan standar keamanan setara sistem perbankan nasional,” kata Romy di Jakarta, Kamis.
Beliau menilai ancaman terhadap pemilu saat ini bersifat sistem, mulai dari manipulasi data, serangan siber, hingga penurunan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemilu harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara daripada sekedar prosedur elektoral.
Visi jangka panjang adalah menerapkan e-voting, sementara saat ini e-counting masih menjadi jalan tengah yang paling rasional dan konstitusional. Reformasi pemilu harus didukung oleh teknologi dan SDM yang matang secara mental dan moral.