Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022, Arief Budiman, anggaran Pemilu 2024 yang kemungkinan disetujui diperkirakan jauh di bawah usulan KPU sebesar Rp 76,6 triliun. Begitu pula dengan anggaran Pilkada Serentak 2024 yang berdasarkan monitoring dan supervisi kepada KPU daerah, total angka yang disetujui akan jauh lebih kecil dari Rp 26,2 triliun.
Arief Budiman mendorong anggota KPU periode 2022-2027 segera melakukan pembaruan data kebutuhan anggaran, baik untuk pemilu maupun pilkada. Sampai saat ini, pemerintah dan DPR belum menyetujui usulan anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Dalam rapat bersama Komisi II DPR pada Rabu (13/4) lalu juga gagal membahas anggaran pemilu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati, mengatakan tantangan pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hanya dari sisi elektoral saja. Salah satu tantangan itu di antaranya terjadi polarisasi di masyarakat akibat masifnya kabar bohong atau hoaks, fitnah, dan disinformasi saat pemilu. pengacauan informasi menjadi satu di antara tiga bentuk gangguan terhadap hak memilih. Dua bentuk lainnya yaitu diskriminasi dalam regulasi serta intimidasi atau pengusikan.
