Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menilai, pembangunan green building atau hunian layak berbasis ramah lingkungan seharusnya menjadi prioritas di Indonesia. Pasalnya, ancaman perubahan iklim makin nyata dan telah dirasakan dampaknya selama 30 tahun terakhir . Hal tersebut disampaikan Koordinator Bidang Iklim Terapan BMKG Marjuki di Jakarta, Rabu (18/10/2023). “Perubahan iklim ini nyata sudah kita rasakan sehingga pengembang perumahan diminta untuk lebih peduli dan mulai menerapkan green building dalam pembangunannya,” kata Marjuki, sebagaimana dilansir Antara. Menurut Marjuki, salah satu dampak nyata dari perubahan iklim adalah kekeringan yang dibuktikan dengan hari tanpa hujan di sebagian besar daerah yang sudah berlangsung sejak Juli hingga awal tahun depan. Bahkan, BMKG mencatat per September 2023 merupakan bulan terpanas sepanjang masa, dengan suhu rata-rata global meningkat menjadi 36-38 derajat celsius atau mencapai rata-rata 1,5 derajat celsius di atas era pra-industri.
Kenaikan suhu Bumi tersebut diakibatkan oleh produksi emisi gas rumah kaca (GRK) dan diperparah dengan fenomena El Nino di Samudera Pasifik. Hal-hal tersebut telah menyebabkan berbagai dampak seperti kekeringan meningkat 1,7 kali, disertai peningkatan polusi udara yang dapat berimplikasi penurunan kesehatan penduduk. BMKG menilai, masyarakat perlu diperkenalkan dengan green building karena dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim tersebut.
Green building adalah bangunan yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti penghematan energi, penghematan air, dan penggunaan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Salah satu contoh green building di Indonesia adalah perumahan dan rumah susun di Tegal, Jawa Tengah. Perumahan ini menerapkan berbagai prinsip ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, konservasi air, dan pengelolaan limbah yang baik. Di sisi lain, kata Marjuki, semua pihak harus menyadari dalam upaya mitigasi perubahan iklim tidak hanya terkonsentrasi pada pemanfaatan sumber daya energi dan sektor ketahanan pangan. Namun juga termasuk penyediaan hunian layak sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
