Komisi Transportasi (Komisi V) Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Perhubungan melanjutkan pengerjaan sejumlah proyek kereta api yang meleset dari target awal. Anggota Komisi Transportasi, Suryadi Jaya Purnama, menyatakan khawatir akan pengerjaan beberapa proyek kereta yang molor. Jika dibiarkan, Kondisi ini bisa berimbas ke perencanaan bisnis yang sudah disusun. DPR meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi penyebab keterlambatan proyek tersebut.
Salah satu proyek yang diberi catatan oleh DPR adalah pengembangan jalur kereta api Makassar-Parepare yang merupakan proyek strategis nasional berbiaya Rp 8,25 triliun. Menurut Suryadi, fase pertama pengoperasian proyek sepur Sulawesi Selatan sepanjang 161 kilometer itu seharusnya bisa dimulai pada 2021. Selain itu, proyek kereta yang terbengkalai pun ditemukan di lintasan Aceh dan Sumatera Utara. Beberapa contoh proyek yang disoroti Komisi Transportasi adalah KA Lhokseumawe-Bireuen sepanjang 43 kilometer di Aceh serta jalur kereta logistik antara Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batu Bara.
Koordinator Kepala Project Management Office Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Yudi Adhi Purnama, menyebut jika deviasi atau molornya penggarapan proyek dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor krusial, dari perubahan situasi lapangan hingga isu hukum. Akibatnya, proyek menjadi terbagi dalam beberapa seksi, yakni yang bisa dirampungkan sebelum 2024 dan setelahnya. Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Aditya Dwi Laksana, berpendapat bahwa proyek kereta di luar Pulau Jawa rawan terganjal masalah lahan dan biaya. Ketergantungan yang tinggi pada kas negara membuat laju proyek tersendat saat ada pengalihan anggaran.
