Junta militer akan membebaskan lebih dari 6.000 tahanan sebagai bagian dari amnesti tahunan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Myanmar. Sejak kudeta militer pada Februari 2021, yang mengakhiri masa demokrasi singkat Myanmar dan memicu perang saudara, militer telah menangkap ribuan demonstran dan aktivis. Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional mengatakan Pemimpin junta Min Aung Hlaing telah memberi amnesti kepada 6.134 warga Myanmar yang dipenjara. Selain itu, 52 tahanan asing juga akan dibebaskan dan dideportasi.
Amnesti tahunan ini diberikan atas dasar kemanusiaan dan belas kasih, bertepatan dengan 78 tahun kemerdekaan Myanmar dari penjajahan Inggris. Sementara itu, junta Myanmar memulai pemungutan suara pemilu bertahap selama satu bulan sejak seminggu lalu. Para pemimpin militer mengatakan pemilu ini akan membawa demokrasi. Namun, aktivis hak asasi manusia dan diplomat Barat mengecam pemilu ini. Mereka menyebutnya sebagai pemilu palsu dan hanya cara baru untuk melanjutkan kekuasaan militer.
Partai National League for Democracy (NLD) yang sangat populer, dipimpin tokoh demokrasi Aung San Suu Kyi, tidak ikut dalam pemilu karena telah dibubarkan. Militer membatalkan hasil pemilu terakhir pada tahun 2020 setelah NLD menang besar atas USDP. Militer dan USDP kemudian menuduh kecurangan besar dalam pemilu, tetapi pemantau internasional menyatakan tuduhan itu tidak terbukti.