Pemerintah Aceh menyurati dua lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana banjir-longsor di Tanah Rencong. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan alasan pemprov mengirim surat ke UNDP dan Unicef. Menurut mereka, dua lembaga internasional itu punya pengalaman untuk menangani pascabencana seperti tsunami 2004 lalu yang melanda Aceh.
Muhammad MTA lalu menjelaskan pertimbangan Pemprov Aceh bersurat ke dua lembaga internasional itu secara resmi, hal yang paling utama karena kebutuhan untuk pemulihan. Dia mengatakan pemerintah Aceh menilai eskalasi kerusakan infrastruktur akibat diterjang banjir longsor di 18 kabupaten kota cukup luas dan membuat ratusan warga kehilangan nyawa dan sebagian dinyatakan hilang hingga pekan ketiga bencana.
Pihaknya juga mencatat hingga saat ini sudah ada 77 lembaga dan 1.960 relawan yang masuk ke Aceh dalam upaya pemulihan bencana Aceh. Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional. Diketahui, untuk saat ini pemerintah RI belum membuka izin bantuan internasional untuk bencana Sumatra. Walaupun demikian, sudah ada tenaga relawan hingga logistik yang datang dari negara luar seperti dari Malaysia dan China. Menurutnya sudah ada sejumlah negara yang menjalin komunikasi soal pengiriman bantuan. Namun bantuan belum bisa direalisasikan karena Pemerintah Pusat hingga kini belum meningkatkan status bencana di tiga provinsi ini sebagai bencana nasional.