Mahasiswa Universitas Trisakti bergabung dalam aksi demo Indonesia Gelap pada 17 Februari 2025 untuk menuntut perubahan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Mereka menyuarakan penolakan terhadap pemotongan anggaran pendidikan, serta kekhawatiran terkait potensi pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi. Aksi yang sempat dihadang polisi di kawasan Harmoni ini menyoroti pengabaian pemerintah terhadap pendidikan, yang dianggap dapat menurunkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia.
Dhenni Ribowo, koordinator lapangan aksi, mengkritik pemerintah atas kurangnya respons terhadap tuntutan mahasiswa dan tindakan represif yang dilakukan aparat. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut mengancam independensi universitas dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia. Ananta Althaaf, Menteri Koordinator bidang Analisis Sosial dan Pergerakan BEM Universitas Trisakti, menyoroti bahwa prioritas pemerintah lebih banyak tertuju pada program seperti makan siang gratis daripada memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Aksi tersebut menghasilkan empat tuntutan utama yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, yaitu menjadikan pendidikan sebagai fokus dasar pemerintahan, melaksanakan mandatory spending sesuai amanah konstitusi, menghapus komersialisasi pendidikan, dan menolak pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Mahasiswa Universitas Trisakti menegaskan bahwa kebijakan yang ada saat ini tidak mendukung pencapaian pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.
