Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus politikus PDI-P Aria Bima mengatakan, pihaknya tidak akan mencampuri urusan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyebut, PSI memiliki hak untuk memutuskan siapa pun menjadi ketum mereka.
PDI-P menghormati kongres yang dilakukan semua partai di Indonesia. Kongres PSI diharapkan dapat menjadi instrumen penguat demokrasi dan menguatkan berbagai hal yang menyangkut dinamika nasional.
Sebelumnya, PSI resmi membuka pendaftaran bakal calon ketua umum baru, mulai Selasa (13/5/2025). Pemilihan ketua umum ini akan dilakukan melalui mekanisme pemilu raya yang disebut-sebut terinspirasi dari ide Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
