Tanggal 19 Februari 2007 menjadi momen penting sebab pada hari itu, Malik Mahmud Al Haythar, pimpinan politik GAM, menyerahkan mandat resmi kepada almarhum Tgk. Yahya Mu’ad, SH untuk membentuk wadah politik yang menampung mantan kombatan serta masyarakat Aceh. Hal ini menandai langkah awal lahirnya wadah politik bagi eks-kombatan GAM dan rakyat Aceh.
Ironinya, transformasi ini memunculkan fenomena moral dan politik yang menuntut kita menanyakan kembali arti kekuasaan, keadilan, dan martabat setelah konflik. Transformasi ini bukan sekedar perubahan mekanisme namun eksperimen moral: apakah mereka yang menolak ketidakadilan akan tetap setia pada idealisme ketika memasuki kekuasaan? Dalam dunia modern, pemikir dan analis sejarah politik adalah arena di mana kekuasaan mengubah niat baik menjadi realitas pragmatis yang sering jauh dari cita awal.
Pendirian Partai Aceh bukan sekadar transformasi struktural namun ujian apakah integritas moral dapat bertahan ketika kompromi, anggaran, dan interaksi dengan pemerintah pusat menjadi bagian keseharian. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa idealisme sering bersinggungan dengan realitas keras. Partai lokal yang kuat pada awalnya harus beradaptasi, berkoalisi, dan bernegosiasi. Ini bukan cacat moral; ini konsekuensi struktural dari sistem demokrasi modern. Namun tantangan dan risiko yang dapat terjadi adalah partai yang semula digunakan untuk melindungi martabat kolektif justru menjadi arena konsolidasi kepentingan pribadi.
19 Februari 2007 bukanlah akhir perjuangan moral tetapi awal tantangan baru untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan martabat. Akhirnya, sejarah Aceh dan pengalaman Partai Aceh menunjukkan bahwa pemberontakan sejati tidak berakhir dengan damai, dan kekuasaan sejati tidak berhenti pada legitimasi politik. Keduanya adalah proses berkelanjutan yang selalu menuntut refleksi moral.