RUU TNI Archives - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)

Rencana RUU TNI Beri Tambahan 5 Jabatan Sipil yang Dapat Diisi Tentara, Termasuk MA dan Kejaksaan Agung

14 Maret 2025
Andhi Ilham
RUU TNI, Tambahan 5 Jabatan Sipil yang dapat diisi TNI
Tempo

Pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah penambahan lima jabatan sipil yang dapat ditempati oleh prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun...

Selengkapnya

Pimpinan DPR Sebut RUU TNI Tak Mungkin Disahkan Sebelum Reses Lebaran

13 Maret 2025
Dian Kartika
RUU TNI
DetikNews

Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pengesahan RUU TNI tidak mungkin dilakukan sebelum masa reses Lebaran 2025. Adies mengatakan RUU TNI paling cepat dapat disahkan pada masa persidangan berikutnya. Adies mengatakan dalam waktu dekat DPR akan memasuki masa reses Lebaran. Menurutnya, paling cepat pengesahan...

Selengkapnya

Revisi UU TNI Akan Fokus Pada 3 Pasal, Mencakup Usia Hingga Ruang Lingkup Tugas

12 Maret 2025
Andhi Ilham
RUU TNI
Tribunnews

Revisi Undang-Undang (RUU) tentang TNI disebut akan berfokus pada 3 pasal. Satu dari tiga pasal itu yakni Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 terkait ruang lingkup tugas TNI. “Kami akan revisi yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di Pasal 47, TNI bisa (aktif)...

Selengkapnya

3 Pasal Masukan Pemerintah di RUU TNI Menarik Perhatian

12 Maret 2025
Rio Jayusman
RUU TNI, TNI di Jabatan Sipil Pensiun Dini
Sindonews

Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) kepada Komisi I DPR pada Selasa, 11 Maret 2025. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyoroti tiga pasal penting dalam DIM tersebut, yaitu Pasal 7, Pasal 47, dan...

Selengkapnya

Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

22 Juli 2024
Andhi Ilham
Kritik terkait Pencabutan Larangan TNI Berbisnis, legislasi, RUU TNI
Tempo

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Dia menolak pencabutan larangan bagi prajurit untuk berbisnis dalam perubahan aturan itu. Adapun perubahan Pasal 39 menghapus larangan...

Selengkapnya

Pernyataan Panglima Soal Multifungsi TNI Dinilai Berbahaya

13 Juni 2024
Andhi Ilham
RUU TNI
Media Indonesia

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal multifungsi dikritik. TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan. “Ketika panglima endorse multifungsi sehingga revisi UU TNI jadi kebutuhan karena bukan lagi dwifungsi, ini sesuatu yang sangat bahaya dalam demokrasi,” kata Ketua Centra Initiative Al Araf...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Rencana RUU TNI Beri Tambahan 5 Jabatan Sipil yang Dapat Diisi Tentara, Termasuk MA dan Kejaksaan Agung

Pimpinan DPR Sebut RUU TNI Tak Mungkin Disahkan Sebelum Reses Lebaran

Revisi UU TNI Akan Fokus Pada 3 Pasal, Mencakup Usia Hingga Ruang Lingkup Tugas

3 Pasal Masukan Pemerintah di RUU TNI Menarik Perhatian

Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Pernyataan Panglima Soal Multifungsi TNI Dinilai Berbahaya

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Rencana RUU TNI Beri Tambahan 5 Jabatan Sipil yang Dapat Diisi Tentara, Termasuk MA dan Kejaksaan Agung

Pimpinan DPR Sebut RUU TNI Tak Mungkin Disahkan Sebelum Reses Lebaran

Revisi UU TNI Akan Fokus Pada 3 Pasal, Mencakup Usia Hingga Ruang Lingkup Tugas

3 Pasal Masukan Pemerintah di RUU TNI Menarik Perhatian

Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

Pernyataan Panglima Soal Multifungsi TNI Dinilai Berbahaya

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA