PDI-P, Oposisi Rasa Koalisi di RUU TNI…

• 20 Maret 2025
• Dian Kartika
• RUU TNI
• Kompas

PDI-P menjadi pemimpin dalam pembahasan RUU TNI di Komisi I DPR RI. Adapun Utut Adianto dari Fraksi PDI-P menjadi Ketua Panitia Kerja Revisi UU TNI. Padahal, PDI-P adalah satu-satunya partai oposisi, atau tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Parlemen. Direktur Eksekutif...

• Selengkapnya

Jelang Paripurna DPR, Presiden Prabowo Disebut Telah Menyetujui Revisi UU TNI

• 20 Maret 2025
• Dian Kartika
• RUU TNI
• Kompas

Sehari setelah RUU perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disepakati untuk disahkan dalam rapat paripurna, pimpinan DPR menemui Presiden Prabowo Subianto. Pimpinan DPR yang menemui Presiden Prabowo adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, dan...

• Selengkapnya

Menkum Sebut hanya 14 Kementerian/Lembaga yang Diisi TNI Aktif dalam Revisi UU TNI

• 19 Maret 2025
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU TNI
• Media Indonesia

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan hanya ada 14 kementerian/lembaga yang disetujui bisa diisi oleh prajurit TNI aktif dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam proses penyusunannya, dia mengatakan semula ada sebanyak 16 kementerian/lembaga yang...

• Selengkapnya

Dukung RUU TNI, PKS: Kami Masuk Koalisi, Tentu Memperjuangkannya

• 19 Maret 2025
• Dian Kartika
• RUU TNI
• Kompas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan partainya akan memperjuangkan program atau hal yang menjadi perhatian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, termasuk soal RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Syaikhu menegaskan tujuan RUU TNI adalah untuk memperkuat institusi TNI. Ia menepis...

• Selengkapnya

Mahasiswa-Koalisi Sipil Konsolidasi Gelar Demo Tolak RUU TNI

• 19 Maret 2025
• Rio Jayusman
• RUU TNI
• CNN Indonesia

Demonstrasi menolak pengesahan RUU TNI oleh DPR tengah dipersiapkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan bersama masyarakat sipil. Lokasi aksi serta tuntutan kepada pemerintah sedang ditentukan oleh koalisi sipil. Demonstrasi ini direncanakan sebagai bentuk respons terhadap langkah pemerintah dan DPR yang...

• Selengkapnya

Istana Bantah RUU TNI untuk Hidupkan Dwifungsi ABRI

• 18 Maret 2025
• Melli
• RUU TNI
• rri.co.id

Pihak Istana membantah, Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menghidupkan Dwifungsi ABRI. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menegaskan, prajurit nantinya hanya boleh mengisi pos jabatan sesuai keahlian TNI.  Ia justru mengatakan, kecurigaan sejumlah kalangan akan kembalinya dwifungsi ABRI dalam RUU...

• Selengkapnya

Rencana RUU TNI Beri Tambahan 5 Jabatan Sipil yang Dapat Diisi Tentara, Termasuk MA dan Kejaksaan Agung

• 14 Maret 2025
• Andhi Ilham
• RUU TNI, Tambahan 5 Jabatan Sipil yang dapat diisi TNI
• Tempo

Pemerintah bersama DPR RI saat ini tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu perubahan signifikan dalam revisi ini adalah penambahan lima jabatan sipil yang dapat ditempati oleh prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun...

• Selengkapnya

Pimpinan DPR Sebut RUU TNI Tak Mungkin Disahkan Sebelum Reses Lebaran

• 13 Maret 2025
• Dian Kartika
• RUU TNI
• DetikNews

Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pengesahan RUU TNI tidak mungkin dilakukan sebelum masa reses Lebaran 2025. Adies mengatakan RUU TNI paling cepat dapat disahkan pada masa persidangan berikutnya. Adies mengatakan dalam waktu dekat DPR akan memasuki masa reses Lebaran. Menurutnya, paling cepat pengesahan...

• Selengkapnya

Revisi UU TNI Akan Fokus Pada 3 Pasal, Mencakup Usia Hingga Ruang Lingkup Tugas

• 12 Maret 2025
• Andhi Ilham
• RUU TNI
• Tribunnews

Revisi Undang-Undang (RUU) tentang TNI disebut akan berfokus pada 3 pasal. Satu dari tiga pasal itu yakni Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 terkait ruang lingkup tugas TNI. “Kami akan revisi yaitu yang berkaitan dengan lingkup tugas di Pasal 47, TNI bisa (aktif)...

• Selengkapnya

3 Pasal Masukan Pemerintah di RUU TNI Menarik Perhatian

• 12 Maret 2025
• Rio Jayusman
• RUU TNI, TNI di Jabatan Sipil Pensiun Dini
• Sindonews

Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) kepada Komisi I DPR pada Selasa, 11 Maret 2025. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyoroti tiga pasal penting dalam DIM tersebut, yaitu Pasal 7, Pasal 47, dan...

• Selengkapnya

Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

• 22 Juli 2024
• Andhi Ilham
• Kritik terkait Pencabutan Larangan TNI Berbisnis, legislasi, RUU TNI
• Tempo

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Dia menolak pencabutan larangan bagi prajurit untuk berbisnis dalam perubahan aturan itu. Adapun perubahan Pasal 39 menghapus larangan...

• Selengkapnya

Pernyataan Panglima Soal Multifungsi TNI Dinilai Berbahaya

• 13 Juni 2024
• Andhi Ilham
• RUU TNI
• Media Indonesia

Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto soal multifungsi dikritik. TNI seharusnya fokus di bidang pertahanan dan keamanan. “Ketika panglima endorse multifungsi sehingga revisi UU TNI jadi kebutuhan karena bukan lagi dwifungsi, ini sesuatu yang sangat bahaya dalam demokrasi,” kata Ketua Centra Initiative Al Araf...

• Selengkapnya