Newsflow

Anggota Komisi bidang Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Tubagus Hasanuddin mengatakan komisinya melakukan perubahan lembaga sipil yang dapat diduduki oleh prajurit dalam revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Saat rapat sinkronisasi hasil pembahasan revisi UU TNI hari ini, Komisi I DPR menghapus satu lembaga sipil yang...
Revisi UU TNI masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sejumlah pihak khawatir atas hal itu, karena diproyeksikan memengaruhi kualitas demokrasi. “RUU TNI bermasalah karena akan memperluas jabatan-jabatan sipil yang akan dapat di duduki TNI,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam diskusi di...
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyampaikan potensi penyalahgunaan kekuatan dan kewenangan jika anggota TNI diizinkan berbisnis sangat terbuka, seperti pernah terjadi pada masa rezim Orde Baru. “Apalagi mereka dibekali kekuatan senjata dan pasukan, potensi penyalahgunaan kekuasaan atau kekuatan sangat besar terjadi, terutama pada sektor bisnis...
Search