Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Pemerintah dan DPR Diminta Batalkan RUU Kementerian hingga RUU Wantimpres
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, Minggu (22/9/2024), meminta agar pemerintah dan DPR membatalkan serta meninjau kembali tiga rancangan undang-undang atas perubahan undang-undang yang sudah disetujui menjadi undang-undang. Ketiganya adalah RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, dan RUU...
Demi Presiden, DPR Bahas Tiga RUU secara Ugal-ugalan
Sepanjang Senin-Rabu (10-12/9/2024), Baleg DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan tiga RUU hingga disepakati dalam pembicaraan tingkat I untuk dibawa ke rapat paripurna terdekat. Ketiga RUU merupakan usul inisiatif DPR, terdiri dari RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan RUU Keimigrasian. Setiap RUU...
Baleg DPR-Pemerintah Sepakati RUU Kementerian Negara, Presiden Bebas Tambah dan Pecah Kementerian
Sembilan fraksi partai di DPR dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/9/2024) malam, setuju agar RUU Kementerian Negara segera dibawa ke rapat paripurna terdekat. Fraksi PDI-P mengingatkan agar jumlah kementerian harus mempertimbangkan anggaran negara. Ketua Panja RUU Kementerian Negara,...
Istana Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara: Atur Kewenangan Prabowo Tambah Menteri
Istana Kepresidenan sudah menerima salinan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Aturan baru bakal memungkinkan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatur jumlah menteri sesuai kebutuhan. Kementerian Sekretariat Negara sudah menerima draf revisi UU Kementerian Negara, menurut pejabat di Istana seperti dikonfirmasi oleh Tempo pada Jumat, 14 Juni...
RUU Kementerian Negara Segera Dibahas, Gerindra: Kalau Tidak Bagi-bagi Kursi Itu Berisik
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Dedi Mulyadi mengakui, pembentukan postur kabinet periode 2024–2029 bakal terimplikasi dari gaya politik Prabowo Subianto. Menurut dia, gejolak politik yang mungkin terjadi karena akomodasi politik yang tidak sesuai bisa mengganggu jalannya pemerintahan. Namun, langkah untuk mengakomodasi kekuatan politik...

Kontak

  • (021) 3444801
  • support.wantimpres[at]setneg.go.id
  • Jalan Veteran III No 2, Jakarta 10110
map
Search