DPR mendorong reformasi sistem kepegawaian ASN melalui RUU ASN dengan penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang lebih ketat. Ketua Komisi II DPR menekankan bahwa evaluasi berbasis KPI diperlukan agar kepala daerah memiliki dasar hukum jelas dalam menilai kinerja bawahannya. ASN yang tidak memenuhi target...