Putusan MK Archives - Laman 2 dari 2 - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)

Wamenkumham Sebut Ada 2 Tafsir Terkait Putusan MK soal Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Yakni…

29 Mei 2023
Andhi Ilham
Masa Jabatan Pimpinan KPK, Putusan MK
Kompas.com

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, ada dua pendapat terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat pertama, putusan MK yang mengabulkan uji materi...

Selengkapnya

Putusan MK Langsung Berlaku, Masa Jabatan Firli Cs Ditambah 1 Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan putusan soal gugatan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun langsung berlaku. Dengan demikian Ketua KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan mendapat penambahan masa jabatan selama satu tahun hingga Desember 2024. “Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku...

Selengkapnya

Syarat Baru Eks Napi Maju Caleg Diusulkan Masuk Perppu Pemilu

2 Desember 2022
Dian Kartika
Perppu Pemilu, Putusan MK
Kompas

Peneliti kepemiluan, Ihsan Maulana, berpandangan, pemerintah seharusnya bisa menjadikan momentum penyusunan Rancangan Perppu Pemilu untuk memasukkan substansi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Putusan MK tersebut bisa dimasukkan dalam Pasal...

Selengkapnya

MK Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

2 November 2022
Andhi Ilham
Menteri Tak Harus Mundur saat Nyapres, Putusan MK
Tempo.co

Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menteri tak harus mundur dari jabatan saat mencalonkan diri sebagai presiden. Amar tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Senin, 31 Oktober 2022....

Selengkapnya

MK Putuskan Menteri “Nyapres” Tidak Perlu Mundur

1 November 2022
Andhi Ilham
Menteri tidak perlu mundur jika Nyapres, Putusan MK
Media Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh partai politik (parpol) menjadi Presiden ataupun Wakil Presiden. MK memutuskan kebijakan tersebut dalam putusan perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang...

Selengkapnya

Putusan MK: Penelitian Ganja untuk Medis Harus Segera Dilakukan

21 Juli 2022
Andhi Ilham
Ganja Medis, Putusan MK
CNN Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan pemerintah untuk segera melakukan penelitian atas manfaat ganja medis bagi kesehatan. Perintah ini dikeluarkan MK usai menolak gugatan legalisasi ganja medis. Hal itu dinyatakan MK dalam putusan perkara nomor 106/PUU-XVIII/2020. MK menolak uji formil Undang-Undang Narkotika tentang pasal-pasal larangan penggunaan...

Selengkapnya

Penggugat Nilai Putusan MK soal Status Ketua-Wakil Sarat Kepentingan

Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi (MK) selaku salah satu penggugat UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menilai putusan MK pada Senin (20/6) sarat kepentingan politik. Anggota koalisi dari KoDe Inisiatif Violla Reinida mengatakan putusan MK yang membatalkan Pasal 87 huruf a memperlihatkan bahwa...

Selengkapnya

Alasan MK Putuskan Anwar Usman Harus Mundur dari Jabatan Ketua

21 Juni 2022
Andhi Ilham
Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, Putusan MK
CNN Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkapkan sejumlah alasan saat mengabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang MK. Putusan yang dikeluarkan MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman harus mundur dari posisi ketua MK saat ini. MK memutuskan bahwa pasal 87 huruf a UU MK bertentangan...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow