Newsflow

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan badan atau pejabat negara tak boleh mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal itu dinyatakan lewat putusan perkara nomor 24/PUU-XXII/2024 yang diajukan Rahmawati Salam. Pemohon ingin Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5...
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi atau Awiek menilai bahwa revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada otomatis gugur dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta jadwal pelaksanaan Pilkada tetap diselenggarakan pada November 2024. Adapun revisi UU Pilkada, belakangan tengah diwacanakan di DPR...
Sidarto Danusubroto, yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengatakan, sistem pemilu sebaiknya ditetapkan terbuka dan tertutup. Alasannya, partai politik bisa menentukan calon anggota legislatif (caleg) yang jadi, dengan nomor urut satu dan dua. Namun, jika ada caleg dengan nomor urut bawah dan memperoleh...
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, ada dua pendapat terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat pertama, putusan MK yang mengabulkan uji materi...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menteri atau pejabat setingkat menteri tak perlu mengundurkan diri dari jabatannya apabila dicalonkan oleh partai politik (parpol) menjadi Presiden ataupun Wakil Presiden. MK memutuskan kebijakan tersebut dalam putusan perkara Nomor 68/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang...
Search