Akal-akalan Pejabat terhadap Putusan MK Rusak Prinsip Negara Hukum

• 19 November 2025
• Andhi Ilham
• Putusan MK
• Media Indonesia

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai sikap pemerintah yang tidak segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/2025 berpotensi menggerus kepastian hukum dan merusak prinsip negara hukum. Menurutnya, manuver atau akal-akalan sejumlah pejabat membuka ruang tafsir semau-maunya terhadap putusan lembaga yudisial tertinggi itu. Ray menyoroti...

• Selengkapnya

Soal Keputusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, AHY: Utamakan Demokrasi yang Sehat dan Berkualitas

• 30 Juni 2025
• Andhi Ilham
• Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, Putusan MK
• Media Indonesia

Menteri Koordinator untuk Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. AHY menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam tentang konsekuensi dari perubahan sistem pemilu ini. AHY menambahkan...

• Selengkapnya

Putusan MK Nyatakan Lembaga & Pejabat Tak Boleh Ajukan PK Putusan PTUN

• 21 Maret 2024
• Andhi Ilham
• Lembaga dan Pejabat Tak Boleh Ajukan PK Putusan PTUN, Putusan MK
• CNN Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan badan atau pejabat negara tak boleh mengajukan peninjauan kembali (PK) terkait perkara yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hal itu dinyatakan lewat putusan perkara nomor 24/PUU-XXII/2024 yang diajukan Rahmawati Salam. Pemohon ingin Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5...

• Selengkapnya

Soroti Putusan MK, Fraksi PPP Sebut Revisi UU yang Ingin Majukan Pilkada Otomatis Gugur

• 6 Maret 2024
• Andhi Ilham
• Pelaksanaan Pilkada tetap pada Bulan November 2024, Putusan MK
• Kompas

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi atau Awiek menilai bahwa revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada otomatis gugur dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta jadwal pelaksanaan Pilkada tetap diselenggarakan pada November 2024. Adapun revisi UU Pilkada, belakangan tengah diwacanakan di DPR...

• Selengkapnya

DPR Batal Evaluasi MK karena Putusan Sistem Pemilu Tetap Proporsional Terbuka

• 16 Juni 2023
• Dian Kartika
• Putusan MK, Sistem Pemilu
• Kompas

Perwakilan DPR dalam gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Habiburokhman, menyambut gembira putusan Mahkamah yang tidak mengganti sistem pemilu legislatif (pileg). Menurutnya, putusan MK tersebut selaras dengan keinginan partainya, Gerindra, dan 7 fraksi lain di Senayan. Habiburokhman pun mengonfirmasi bahwa DPR urung menggunakan...

• Selengkapnya

Saat MK “Menggugat” Peran Partai Politik soal Caleg Pragmatis

• 16 Juni 2023
• Dian Kartika
• Putusan MK, Sistem Pemilu
• Kompas

Polemik tentang uji materi sistem Pemilu berakhir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan itu pada Kamis (15/6/2023) kemarin. Salah satu argumen dari para pemohon yang dibantah MK adalah tentang kaitan antara penerapan sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan kemunculan caleg yang bersikap pragmatis. Menurut...

• Selengkapnya

Putusan MK Ditunggu Publik

• 15 Juni 2023
• Dian Kartika
• Putusan MK, Sistem Pemilu
• Kompas

Sidarto Danusubroto, yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengatakan, sistem pemilu sebaiknya ditetapkan terbuka dan tertutup. Alasannya, partai politik bisa menentukan calon anggota legislatif (caleg) yang jadi, dengan nomor urut satu dan dua. Namun, jika ada caleg dengan nomor urut bawah dan memperoleh...

• Selengkapnya

MK Putuskan Sistem Pemilu Hari Ini, KPU Jamin Nyoblos Tetap 14 Februari 2024

• 15 Juni 2023
• Agung Darmawan
• Putusan MK
• Kompas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjamin bahwa jadwal pemungutan suara tidak akan berubah seiring dengan bakal dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sistem pemilu, Kamis (15/6/2023). Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, berujar bahwa penyelenggaraan pemilu yang tepat waktu diatur dalam...

• Selengkapnya

Wamenkumham Sebut Ada 2 Tafsir Terkait Putusan MK soal Perubahan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Yakni…

• 29 Mei 2023
• Andhi Ilham
• Masa Jabatan Pimpinan KPK, Putusan MK
• Kompas.com

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai, ada dua pendapat terkait perubahan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pendapat pertama, putusan MK yang mengabulkan uji materi...

• Selengkapnya

Putusan MK Langsung Berlaku, Masa Jabatan Firli Cs Ditambah 1 Tahun

• 26 Mei 2023
• Andhi Ilham
• Masa Jabatan Pimpinan KPK, Putusan MK
• CNN Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan putusan soal gugatan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun langsung berlaku. Dengan demikian Ketua KPK Firli Bahuri dan kawan-kawan mendapat penambahan masa jabatan selama satu tahun hingga Desember 2024. “Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku...

• Selengkapnya

Syarat Baru Eks Napi Maju Caleg Diusulkan Masuk Perppu Pemilu

• 2 Desember 2022
• Dian Kartika
• Perppu Pemilu, Putusan MK
• Kompas

Peneliti kepemiluan, Ihsan Maulana, berpandangan, pemerintah seharusnya bisa menjadikan momentum penyusunan Rancangan Perppu Pemilu untuk memasukkan substansi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Putusan MK tersebut bisa dimasukkan dalam Pasal...

• Selengkapnya

MK Putuskan Menteri Tak Harus Mundur Saat Nyapres, Ini Bunyi Amarnya

• 2 November 2022
• Andhi Ilham
• Menteri Tak Harus Mundur saat Nyapres, Putusan MK
• Tempo.co

Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan menteri tak harus mundur dari jabatan saat mencalonkan diri sebagai presiden. Amar tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 68/PUU-XX/2022 yang dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, pada Senin, 31 Oktober 2022....

• Selengkapnya