Imbas Pemekaran di Bumi Papua, Jumlah Anggota DPR dan DPR Bertambah

• 14 Desember 2022
• Dian Kartika
• Perppu Pemilu
• Kompas

Jumlah anggota DPR di periode 2024-2029 ditetapkan bertambah lima orang sehingga total menjadi 580 orang. Anggota DPD juga bertambah sebanyak 16 orang, sehingga di periode selanjutnya akan menjadi 152 anggota. Dalam Pasal 186 Perppu 1/2022 disebutkan, jumlah kursi anggota DPR sebanyak 580 kursi. Ketentuan...

• Selengkapnya

Teken Perppu Pemilu, Presiden Tolak Pemberhentian Anggota KPU

• 13 Desember 2022
• Dian Kartika
• Perppu Pemilu
• Kompas

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum pada Senin (12/12/2022). Dari informasi yang diterima Kompas, Presiden Jokowi menolak dan memberikan pilihan baru terkait dua pasal dalam rancangan Perpu Nomor 1 Tahun 2022. Pertama soal...

• Selengkapnya

Pemerintah Minta KPU Tetap Jalankan Pencalonan DPD sesuai Jadwal

• 6 Desember 2022
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu, Perppu Pemilu
• Kompas

Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan bahwa berkas RUU Papua Barat Daya yang telah disetujui DPR telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo pada pekan lalu. Kemungkinan besar, RUU Papua Barat Daya akan disahkan Presiden pada pekan ini. Jika sudah disahkan, baru pemerintah akan menerbitkan Perppu Pemilu....

• Selengkapnya

Perppu Pemilu Mendesak Diterbitkan

• 5 Desember 2022
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu, Perppu Pemilu
• Kompas

Anggota KPU, Mochammad Afifuddin, mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima KPU bahwa Perppu Pemilu akan diterbitkan dalam pekan ini. Namun, selama perppu tersebut belum terbit, KPU belum bisa mengatur pelaksanaan tahapan pemilu di daerah otonom baru (DOB) sehingga pengaturan tahapan masih dilakukan berdasarkanUU Nomor...

• Selengkapnya

Syarat Baru Eks Napi Maju Caleg Diusulkan Masuk Perppu Pemilu

• 2 Desember 2022
• Dian Kartika
• Perppu Pemilu, Putusan MK
• Kompas

Peneliti kepemiluan, Ihsan Maulana, berpandangan, pemerintah seharusnya bisa menjadikan momentum penyusunan Rancangan Perppu Pemilu untuk memasukkan substansi putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana yang ingin menjadi calon anggota DPR dan DPRD. Putusan MK tersebut bisa dimasukkan dalam Pasal...

• Selengkapnya

Perppu Pemilu Segera Disahkan, Pasal Masa Jabatan KPU Digugat

• 30 November 2022
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu, Perppu Pemilu
• Kompas

Staf Khusus Mendagri, Kastorius Sinaga, mengungkapkan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah memeriksa draf terbaru Rancangan Perppu Pemilu (28/11). Dari sudut pandang Kemendagri, sudah tak ada lagi persoalan dan perbedaan pandangan antara pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu dalam rancangan peraturan itu sehingga Mendagri telah menandatanganinya...

• Selengkapnya

Tito Sambut Positif Usul Megawati Tak Ubah Nomor Urut Parpol

• 18 November 2022
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu, Perppu Pemilu
• CNN Indonesia

Mendagri, Tito Karnavian, memastikan pemerintah akan mengikuti kesepakatan antara DPR, KPU hingga Bawaslu tentang rencana nomor urut partai politik di pemilu 2024 yang tak lagi diundi masuk ke rancangan Perppu Pemilu. Isu nomor urut parpol masuk Perppu pemilu masih bersifat teknis, tetapi Mendagri akan...

• Selengkapnya

Perludem Sindir Perppu UU Pemilu tak Libatkan Masyarakat

• 17 November 2022
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu, Perppu Pemilu
• Republika

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggarini, menilai proses perancangan Perppu UU Pemilu anomali (16/11). Sebab, Perppu yang sejatinya produk hukum Pemerintah, ternyata melibatkan DPR dalam pembahasannya. Tujuan awal Pemerintah merancang Perppu UU Pemilu ini adalah mengakomodasi tiga provinsi baru Papua agar bisa ikut Pemilu...

• Selengkapnya

Pembahasan Perppu UU Pemilu Memasuki Tahap Akhir

• 16 November 2022
• Dian Kartika
• Penyelenggaraan Pemilu, Perppu Pemilu
• Kompas

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar, mengatakan pembahasan tentang rancangan Perppu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah memasuki tahap akhir (15/11). Pemerintah sudah beberapa kali membicarakan materi perppu dengan DPR dan penyelenggara pemilu dalam rapat konsinyering. Bahtiar menilai seyogianya perppu bisa...

• Selengkapnya

Pemerintah Kebut Penuntasan Perppu Pemilu

• 2 September 2022
• Andhi Ilham
• Perppu Pemilu
• Media Indonesia

Pemerintah menargetkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua bisa tuntas di bulan Oktober. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan penerbitan Perppu dilakukan sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu di 3 povinsi baru di Papua. “Selesai...

• Selengkapnya