Pengisian Penjabat Kepala Daerah Archives - Laman 4 dari 4 - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Sesuai Masalah Daerah

15 Maret 2022
Dian Kartika
Pengisian Penjabat Kepala Daerah
Republika

Sejumlah pihak mengkhawatirkan pemerintah menunjuk personel TNI/Polri aktif menjadi penjabat gubernur maupun bupati/wali kota. Direktur Otonomi Khusus Ditjen Otda Kemendagri, Andi Batara Lipu, mengatakan pengangkatan penjabat kepala daerah berdasarkan ketentuan UU tentang Pilkada serta aturan terkait lainnya, yakni UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Siapa...

Selengkapnya

Pemerintah Diminta Antisipasi Jual-Beli Jabatan Penjabat Kepala Daerah

14 Maret 2022
Dian Kartika
Pengisian Penjabat Kepala Daerah
Republika

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini meminta pemerintah mengantisipasi praktik jual-beli jabatan penjabat kepala daerah. Antisipasi dilakukan agar tidak terjadi praktik koruptif seperti jual beli jabatan yang di beberapa daerah terjadi saat pengisian jabatan-jabatan strategis di pemerintahan daerah. Pemerintah harus menerbitkan regulasi teknis berupa...

Selengkapnya

Segera Susun Aturan Teknis Penunjukan

10 Maret 2022
Dian Kartika
Pengisian Penjabat Kepala Daerah
Kompas (cetak)

Kementerian Dalam Negeri masih belum juga menerbitkan aturan teknis yang akan menjadi pedoman penetapan penjabat kepala daerah. Padahal, pada pertengahan Mei 2022, gelombang pertama penetapan penjabat kepala daerah sudah akan dimulai (pada 15 Mei akan ada lima kepala daerah yang masa jabatannya berakhir). Direktur...

Selengkapnya

Penjabat Kepala Daerah Disarankan tak Diisi TNI/Polri

8 Maret 2022
Dian Kartika
Pengisian Penjabat Kepala Daerah
Republika

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengingatkan agar pemerintah tidak melibatkan anggota TNI/Polri aktif dalam penunjukan penjabat kepala daerah, agar menghindari konflik kepentingan dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Tugas TNI/Polri jauh berbeda dengan tugas yang diemban kepala daerah. TNI/Polri berfokus pada...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Sesuai Masalah Daerah

Pemerintah Diminta Antisipasi Jual-Beli Jabatan Penjabat Kepala Daerah

Segera Susun Aturan Teknis Penunjukan

Penjabat Kepala Daerah Disarankan tak Diisi TNI/Polri

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Sesuai Masalah Daerah

Pemerintah Diminta Antisipasi Jual-Beli Jabatan Penjabat Kepala Daerah

Segera Susun Aturan Teknis Penunjukan

Penjabat Kepala Daerah Disarankan tak Diisi TNI/Polri

Kontak

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA