Setelah 25 tahun berjalan, otonomi daerah tetap menjadi pilihan strategis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, risiko pelemahan otonomi akibat berbagai dinamika kebijakan berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan. Konsistensi politik hukum, desentralisasi asimetris yang terukur, dan perbaikan tata kelola diharapkan menjadi kunci...