Newsflow

Kepala Kantor Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Unit-53 Boven Digoel John Moesieri menekankan urgensi penyelerasan antara kebijakan nasional dan kebijakan Otonomi Khusus. Menurutnya, langkah ini penting agar hak-hak masyarakat dapat terus terjamin. Konflik sering muncul karena masyarakat tidak diajak bicara—dialog yang seharusnya jadi jembatan justru...
Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menetapkan 21 Program Pembentukan Peraturan Daerah turunan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus dalam rapat paripurna di Manokwari, Senin malam, 18 Juli 2022. Dari 21 propemperda tersebut 6 di antaranya merupakan hak inisiatif DPRP Papua Barat dan 15 lainnya...
Search