Otonomi Daerah Archives - Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

IKN Pindah, Jakarta Bisa Pilih Wali Kota dan Bupati Lewat Pilkada?

27 Oktober 2022
Dian Kartika
Otonomi Daerah, Penyelenggaraan Pemilu
Tribunnews

Direktur Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BRIN, Moch Nurhasim, memberikan catatan khusus untuk pilkada di Provinsi Jakarta, terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Hal ini disampaikannya dalam Netgrit Podcast Berebut Kursi Parlemen Melalui Penataan Dapil dan Alokasi Kursi (26/10)....

Selengkapnya

Papua Kembali Diusulkan untuk Dimekarkan

22 September 2022
Dian Kartika
Otonomi Daerah
Berita Online

Papua kembali diusulkan untuk dimekarkan. Kali ini, Provinsi Papua Barat yang diusulkan dimekarkan lagi menjadi Provinsi Papua Utara. Dalam rapat harmonisasi RUU Papua Utara di ruang Baleg DPR (21/9/2022), salah satu pengusul RUU Provinsi Papua Utara dari Fraksi Partai Nasdem, Roberth Rouw, berharap agar...

Selengkapnya

Lembaga Masyarakat Adat Papua Dukung Pemekaran Lewat Deklarasi Papua Damai

2 Juni 2022
Dian Kartika
Otonomi Daerah, Pembangunan Papua
Kompas

Lembaga Masyarakat Adat Papua menggelar Deklarasi Papua Damai (1/6) dan menyampaikan pernyataan sikap untuk mendukung terwujudnya Papua yang damai dan sejahtera, serta untuk mendukung pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Papua. Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam sambutan pada acara tersebut, mengatakan...

Selengkapnya

Kemendagri: Ada Daerah dengan PAD 20 Persen

26 April 2022
Dian Kartika
Otonomi Daerah, Pendapatan Daerah
Republika

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, mengatakan bahwa selama kurun waktu 26 tahun, masih ada daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) di bawah 20 persen. Daerah-daerah tersebut menggantungkan keuangannya pada pemerintah pusat melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Mendagri meminta daerah yang...

Selengkapnya

Pemerintah Diminta Tunda Pemekaran Papua

17 Maret 2022
Dian Kartika
Daerah Otonomi Baru di Papua, Otonomi Daerah
Republika

Amnesty Internasional Indonesia meminta agar pemerintahan Presiden Jokowi menunda pemekaran wilayah daerah otonom baru (DOB) di Papua dan Papua Barat. Direktur Amnesty Indonesia, Usman Hamid mengatakan penundaan dilakukan untuk mencegah terjadinya demonstrasi anarkistis lanjutan yang menolak pembagian wilayah baru. Pemerintah punya alasan objektif menunda...

Selengkapnya

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN

Newsflow

IKN Pindah, Jakarta Bisa Pilih Wali Kota dan Bupati Lewat Pilkada?

Papua Kembali Diusulkan untuk Dimekarkan

Lembaga Masyarakat Adat Papua Dukung Pemekaran Lewat Deklarasi Papua Damai

Kemendagri: Ada Daerah dengan PAD 20 Persen

Pemerintah Diminta Tunda Pemekaran Papua

Kontak