Komisi II DPR Targetkan 3 RUU DOB Papua Rampung Sebelum Juni 2022

• 18 April 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU DOB Papua
• Tirto.id

Anggota Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II DPR menargetkan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua selesai sebelum Juni 2022. Rencana pemekaran 3 provinsi di Papua ini menuai penolakan dari warga setempat. Bahkan beberapa kali menggelar demo menolak...

• Selengkapnya

Wamenkumham: RKUHP Disahkan Selambatnya Juni 2022

• 13 April 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, RKUHP
• Republika

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy menjelaskan, revisi Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (RKUHP) merupakan carry over dari DPR periode sebelumnya yang sudah dilakukan pengambilan keputusan tingkat I oleh Komisi III DPR. Ia mengatakan, RKUHP akan disahkan selambat-lambatnya pada...

• Selengkapnya

Ketua DPR: Insya Allah RUU TPKS Disahkan Sebelum Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang

• 11 April 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU TPKS
• Kompas.com

Ketua DPR Puan Maharani memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) akan segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU). Menurutnya, UU TPKS sudah ditunggu-tunggu masyarakat terutama dalam mencegah dan menegakkan hukum soal tindak pidana kekerasan seksual. “Insya Allah (UU TPKS) akan segera berlaku...

• Selengkapnya

Menteri PPPA: RUU TPKS Bentuk Upaya Cegah Kekerasan Seksual

• 7 April 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU TPKS
• Republika

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi Badan Legislasi (Baleg) DPR yang melakukan pengambilan keputusan tingkat I terhadap rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Menurutnya, RUU tersebut sebagai salah satu wujud nyata hadirnya negara dalam mengatasi permasalahan kekerasan seksual....

• Selengkapnya

PPATK Minta RUU Perampasan Aset Segera Dibahas

• 6 April 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU Perampasan Aset
• Media Indonesia

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meminta DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Rancangan beleid itu dinilai sangat dibutuhkan untuk penyelamatan aset hasil tindak pidana.  Dia menyampaikan aset tindak pidana yang ditinggal mati pemiliknya bakal sulit dirampas. Sebab, aset tersebut berstatus...

• Selengkapnya

Pemerintah-DPR Upayakan RUU TPKS Implementatif Berkeadilan pada Korban

• 31 Maret 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU TPKS
• Republika

Pemerintah dan DPR mengupayakan untuk merumuskan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang implementatif dan berkeadilan pada korban. Dalam pembahasan RUU TPKS, pemerintah mengajukan alternatif perumusan atas pasal tentang pelecehan seksual yang sesungguhnya merupakan rumusan dari DPR. Kemen PPPA mengapresiasi pandangan DPR...

• Selengkapnya

RUU ITE, TPKS, dan PDP Cenderung Sebatas Komoditas Politik

• 22 Maret 2022
• Andhi Ilham
• legislasi
• Kompas.id

Terbengkalainya pembahasan revisi UU ITE dan RUU lain yang dibutuhkan publik mencerminkan pembentuk UU cenderung hanya menjadikan RUU itu sebatas komoditas politik untuk menarik simpati publik. Setidaknya ada tiga rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya kini mengkrak di DPR. RUU itu adalah revisi Undang-Undang Nomor...

• Selengkapnya

Perjalanan RUU TPKS, Enam Tahun Terombang-ambing di DPR

• 24 Februari 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU TPKS
• Kompas.com

Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) kembali mengalami tarik ulur pembahasan.  Kemarin, Rabu (23/2/2022), seharusnya dibahas dalam rapat kerja (raker) antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah, tapi batal. Fakta tersebut menambah daftar panjang lika-liku pembahasan RUU TPKS yang bahkan usianya sudah...

• Selengkapnya

DPR Setujui 8 UU, Puan Maharani: Pandemi tidak Boleh Jadi Alasan tidak Produktif

• 16 Februari 2022
• Andhi Ilham
• legislasi
• Media Indonesia

Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Selasa (15/2/2022), menyetujui 8 Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR RI Dr (HC) Puan Maharani mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam bidang legislasi sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19. Tujuh dari delapan RUU yang...

• Selengkapnya