Revisi UU TNI Dikritik, DPR Diminta Libatkan Masyarakat

• 11 Juli 2024
• Andhi Ilham
• Kritik Revisi UU TNI, legislasi
• Media Indonesia

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikritik. DPR RI dan pemerintah sebagai perumus regulasi mengajak seluruh elemen masyarakat dalam melakukan revisi. “Mendesak pemerintah dan DPR melibatkan masyarakat secara bermakna dalam seluruh pembuatan UU,” kata Koordinator Pusat Badan Eksekutif...

• Selengkapnya

PKB Tak Masalah Dewan Pertimbangan Agung Diisi Mantan Presiden

• 11 Juli 2024
• Andhi Ilham
• legislasi, Perubahan UU Wantimpres
• Media Indonesia

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak masalah jika Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diisi presiden sebelumnya. Mulai dari Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). “Enggak ada masalah, lagi pula itu juga menjadi hak...

• Selengkapnya

Abaikan Kritik Publik, Pemerintah dan DPR Segera Bahas Revisi UU TNI dan UU Polri

• 9 Juli 2024
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU TNI dan Polri, Surpres Presiden
• Kompas

Di tengah kritik publik yang semakin masif, pemerintah tetap mengirimkan surat presiden berisi persetujuan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski tidak akan dibahas pada masa sidang ini,...

• Selengkapnya

Istana Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara: Atur Kewenangan Prabowo Tambah Menteri

• 19 Juni 2024
• Andhi Ilham
• legislasi, Revisi UU Kementerian Negara
• Tempo

Istana Kepresidenan sudah menerima salinan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Aturan baru bakal memungkinkan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatur jumlah menteri sesuai kebutuhan. Kementerian Sekretariat Negara sudah menerima draf revisi UU Kementerian Negara, menurut pejabat di Istana seperti dikonfirmasi oleh Tempo pada Jumat, 14 Juni...

• Selengkapnya

Pemerintah Dinilai Saling Lempar Tanggung Jawab Bahas RUU Kontroversial

• 5 Juni 2024
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU Kontroversial
• Media Indonesia

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai ada sikap saling sandera yang terjadi antara fraksi di DPR dan pemerintah. Pernyataan yang bertolak belakang antara Ketua DPR Puan Maharani dan Mensesneg Pratikno tentang revisi UU Polri menunjukan hal tersebut. “Ini memang undang-undang yang...

• Selengkapnya

Perppu Cipta Kerja Siap Disahkan di Paripurna

• 16 Februari 2023
• Dian Kartika
• legislasi, Perppu Ciptaker
• Kompas

Pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah berlangsung pada Rabu (15/2/2023). Pengambilan keputusan diwarnai penolakan dua fraksi di DPR dan Fraksi Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS....

• Selengkapnya

Rico Terus Desak Pimpinan DPR Sahkan RUU Papua Barat Daya

• 16 November 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU Papua Barat Daya
• Media Indonesia

Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia, terus mendesak pimpinan DPR RI untuk segera mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU. Ia menegaskan pimpinan DPR tidak boleh menunda proses legislasi yang telah selesai dan disepakati di alat kelengkapan dewan...

• Selengkapnya

Perppu Kemungkinan Tunggu RUU Papua Barat Daya Disahkan

• 14 November 2022
• Dian Kartika
• legislasi, Penyelenggaraan Pemilu
• Republika

Wakil Ketua Komisi II DPR, Yanuar Prihatin, menilai alasan pemerintah belum keluarkan Perppu Pemilu usai menetapkan 3 daerah otonomi baru (DOB) Papua lantaran DPR masih memroses RUU Papua Barat Daya. Perppu harus mempertimbangkan RUU Papua Barat. Perppu memang kewenangan pemerintah, tetapi sebaiknya pemerintah menyerap...

• Selengkapnya

DPR Pertimbangkan 80 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2023

• 30 Agustus 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, Prolegnas Prioritas 2023
• Sindonews

Setidaknya ada 80 Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dipertimbangkan masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2023. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Willy Aditya. Dari jumlah itu, 28 RUU di antaranya merupakan sisa pembahasan tahun ini. “Usulannya 80 RUU,...

• Selengkapnya

RUU Pemasyarakatan, Maling Ayam, dan Ironi Remisi “Lunak” Koruptor

• 31 Mei 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU Pemasyarakatan
• Kompas.com

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan yang sempat memicu polemik kemungkinan besar segera disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR pada 25 Mei 2022, pemerintah dan Komisi III DPR sepakat tidak ada persoalan yang menjadi hambatan untuk mengesahkan...

• Selengkapnya

Laksanakan Putusan MK, DPR Sahkan RUU PPP Hari Ini

• 24 Mei 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, rRevisi UU PPP
• Sindonews

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) dalam Rapat Paripurna pada Selasa (24/5/2022). RUU PPP yang akan disahkan itu, nantinya akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)....

• Selengkapnya

Kinerja DPR Dinilai Belum Memuaskan

• 13 Mei 2022
• Dian Kartika
• DPR, legislasi
• Kompas

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pengesahan RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bukan karena prestasi pimpinan DPR atau pimpinan Badan Legislasi, melainkan karena dorongan dan tekanan dari publik. Peneliti senior Formappi, Djadijono, megatkan secara keseluruhan, kinerja legislasi DPR tidak pantas...

• Selengkapnya