Kritik Bivitri soal Pencabutan Larangan Tentara Berbisnis di RUU TNI

• 22 Juli 2024
• Andhi Ilham
• Kritik terkait Pencabutan Larangan TNI Berbisnis, legislasi, RUU TNI
• Tempo

Pakar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengkritik revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Dia menolak pencabutan larangan bagi prajurit untuk berbisnis dalam perubahan aturan itu. Adapun perubahan Pasal 39 menghapus larangan...

• Selengkapnya

Durasi Pembahasan RUU TNI Terbatas, Imparsial Khawatir Transaksional

• 19 Juli 2024
• Andhi Ilham
• legislasi, Pembahasan RUU TNI
• Tempo

Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai subtansi usulan revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masih bermasalah. Karena itu, ia mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan. Terlebih lagi, ujar dia, waktu pembahasan RUU TNI terbatas. Ia khawatir dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan...

• Selengkapnya

DPR Tunggu DIM dari Pemerintah untuk Bahas RUU Kementerian Negara

• 15 Juli 2024
• Dian Kartika
• legislasi, RUU Kementerian Negara
• Kompas

Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden (surpres) persetujuan pembahasan revisi UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Senin (8/7/2024). Namun, surpres itu tidak disertai DIM dari Pemerintah sehingga tidak bisa dibahas. Kini, DPR telah memasuki masa reses hingga 15 Agustus 2024 dan...

• Selengkapnya

Pembahasan UU yang Terlalu Cepat Langgar Putusan MK

• 15 Juli 2024
• Andhi Ilham
• legislasi
• Media Indonesia

DPR RI dinilai terlalu buru-buru dalam pembahasan dan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU TNI, RUU Polri, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dan Kementerian negara. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyebut pembahasan paket UU yang terlalu cepat melanggar putusan...

• Selengkapnya

Puan Peringatkan agar Revisi UU Wantimpres Tidak Tabrak Konstitusi

• 12 Juli 2024
• Andhi Ilham
• legislasi, Revisi UU Wantimpres
• Tempo

Ketua DPR Puan Maharani memperingatkan agar revisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun DPR telah resmi mengusulkan revisi aturan ini. Nantinya, Wantimpres akan diubah menjadi...

• Selengkapnya

Revisi UU TNI Dikritik, DPR Diminta Libatkan Masyarakat

• 11 Juli 2024
• Andhi Ilham
• Kritik Revisi UU TNI, legislasi
• Media Indonesia

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikritik. DPR RI dan pemerintah sebagai perumus regulasi mengajak seluruh elemen masyarakat dalam melakukan revisi. “Mendesak pemerintah dan DPR melibatkan masyarakat secara bermakna dalam seluruh pembuatan UU,” kata Koordinator Pusat Badan Eksekutif...

• Selengkapnya

PKB Tak Masalah Dewan Pertimbangan Agung Diisi Mantan Presiden

• 11 Juli 2024
• Andhi Ilham
• legislasi, Perubahan UU Wantimpres
• Media Indonesia

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak masalah jika Dewan Pertimbangan Agung (DPA) diisi presiden sebelumnya. Mulai dari Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). “Enggak ada masalah, lagi pula itu juga menjadi hak...

• Selengkapnya

Abaikan Kritik Publik, Pemerintah dan DPR Segera Bahas Revisi UU TNI dan UU Polri

• 9 Juli 2024
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU TNI dan Polri, Surpres Presiden
• Kompas

Di tengah kritik publik yang semakin masif, pemerintah tetap mengirimkan surat presiden berisi persetujuan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski tidak akan dibahas pada masa sidang ini,...

• Selengkapnya

Istana Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara: Atur Kewenangan Prabowo Tambah Menteri

• 19 Juni 2024
• Andhi Ilham
• legislasi, Revisi UU Kementerian Negara
• Tempo

Istana Kepresidenan sudah menerima salinan revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Aturan baru bakal memungkinkan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengatur jumlah menteri sesuai kebutuhan. Kementerian Sekretariat Negara sudah menerima draf revisi UU Kementerian Negara, menurut pejabat di Istana seperti dikonfirmasi oleh Tempo pada Jumat, 14 Juni...

• Selengkapnya

Pemerintah Dinilai Saling Lempar Tanggung Jawab Bahas RUU Kontroversial

• 5 Juni 2024
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU Kontroversial
• Media Indonesia

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai ada sikap saling sandera yang terjadi antara fraksi di DPR dan pemerintah. Pernyataan yang bertolak belakang antara Ketua DPR Puan Maharani dan Mensesneg Pratikno tentang revisi UU Polri menunjukan hal tersebut. “Ini memang undang-undang yang...

• Selengkapnya

Perppu Cipta Kerja Siap Disahkan di Paripurna

• 16 Februari 2023
• Dian Kartika
• legislasi, Perppu Ciptaker
• Kompas

Pengambilan keputusan tingkat satu terhadap RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja telah berlangsung pada Rabu (15/2/2023). Pengambilan keputusan diwarnai penolakan dua fraksi di DPR dan Fraksi Dewan Perwakilan Daerah. Fraksi yang menolak adalah Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS....

• Selengkapnya

Rico Terus Desak Pimpinan DPR Sahkan RUU Papua Barat Daya

• 16 November 2022
• Andhi Ilham
• legislasi, RUU Papua Barat Daya
• Media Indonesia

Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Rico Sia, terus mendesak pimpinan DPR RI untuk segera mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU. Ia menegaskan pimpinan DPR tidak boleh menunda proses legislasi yang telah selesai dan disepakati di alat kelengkapan dewan...

• Selengkapnya