Newsflow

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan penelusuran atas adanya dugaan kebocoran data pribadi 34.900.867 juta penduduk Indonesia yang dikaitkan dengan data paspor pada Rabu (5/7/2023). Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel A Pangerapan menyatakan hingga Rabu malam, pukul 20.00 WIB, tim masih bekerja. Ia belum dapat menyimpulkan telah terjadi...
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, Panja Kebocoran Data akan memanggil instansi pengendali data untuk dimintai klarifikasi terkait klaim kebocoran data tersebut. Terkait instansi mana yang nantinya akan dipanggil, Kharis mengatakan, pihaknya akan mempelajarinya lebih dulu....
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta, mengatakan kebocoran data yang kembali terjadi menunjukkan bahwa pemerintah tidak belajar dari kesalahan. Pasalnya, ini bukan pertama kali terjadi dugaan kebocoran data dari aplikasi PeduliLindungi. Kebocoran data yang juga pernah terjadi pada 2021. Sukamta menilai kesadaran...
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Data yang dibuat pemerintah dapat menyelesaikan masalah kebocoran data dan kejahatan siber secara menyeluruh. Menurutnya, kasus kebocoran data bukan hanya dari fenomena Bjorka semata. “Kasus kebocoran data sudah banyak terjadi sejak beberapa tahun...
Praktisi keamanan siber Pratama Dahlian Persadha menilai jika kasus kebocoran data di Indonesia terus terjadi maka bisa menurunkan tingkat kepercayaan di mata negara lain. “Bila ini (kebocoran data) terus terjadi maka ketidakpercayaan dunia internasional kepada Indonesia akan meningkat,” kata Pratama saat dihubungi Kompas.com, Senin...
Bjorka belum berhenti melancarkan aksinya, meski akun twitter hacker tersebut telah ditangguhkan. Lewat grup telegram yang diasuhnya, Bjorka mengaku akan menyerang data Pertamina. “Saya masih belum punya akun twitter saat ini, masih bersiap untuk membocorkan pertamina,” tulisnya. Bjorka sebelumnya kerap mengumumkan aksinya lewat akun...
Tuntasnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi masih menyisakan persoalan terkait pembentukan otoritas perlindungan data pribadi. Tidak ada kejelasan tentang kedudukannya sebagai lembaga independen atau bagian dari kekuasaan eksekutif. Jaminan agar otoritas itu memiliki kewenangan yang kuat kini bergantung pada Presiden. Pembahasan Rancangan Undang-Undang...
Search