Mekanisme kerja sama multilateral terkini sedang dibahas dalam KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), China dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC) di Kuala Lumpur, pekan ini. Inisiatif tersebut digadang-gadang menjadi pengubah permainan dalam konstelasi geopolitik dan perekonomian dunia. Kolumnis Xinhua menilai, China telah memberikan dampak transformatif terhadap perekonomian ASEAN dan Timur Tengah secara lebih luas,
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menekankan perlunya peningkatan daya beli masyarakat untuk menahan lonjakan angka PHK yang diperkirakan mencapai 250 ribu orang tahun ini. Ia menyebut konsumsi domestik sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi saat ini. Selain itu, deregulasi kebijakan usaha dan ketenagakerjaan dinilai penting untuk menurunkan biaya operasional pelaku
Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana menghapus sistem kerja outsourcing saat peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025, yang langsung menuai pro dan kontra dari kalangan buruh dan pengusaha. Ketua Umum Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (ABADI), Mira Sonia, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 68 ribu perusahaan outsourcing dengan total 2,2 juta pekerja.
Pemerintah Indonesia dan China resmi memperpanjang kerja sama kawasan industri melalui penandatanganan nota kesepahaman di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/5/2025), disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri China Li Qiang. Kerja sama bertajuk Two Countries, Twin Parks (TCTP) ini mencakup kawasan industri di Batang (Jawa Tengah), Bintan (Kepulauan Riau), dan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan diskon tarif listrik sebesar 50 persen bagi para pelanggan mulai berlaku pada 5 Juni 2025. Namun, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan mengkaji lebih lanjut pengenaan diskon tarif listrik tersebut. Insentif itu, yang diyakini dapat menjadi stimulus ekonomi nasional, diberikan kepada kurang lebih 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya
Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi melantik Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru pada Jumat, 23 Mei 2025. Pelantikan tersebut juga mencakup sejumlah pejabat eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan, baik yang tetap, rotasi, maupun pengganti baru. Acara berlangsung tertutup di Gedung Kemenkeu sekitar pukul
Akademisi dari IKOPIN University, Heira Hardiyanti, mengkritisi rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih karena tidak berasal dari kebutuhan riil masyarakat. Ia menilai pendekatan top-down yang diambil pemerintah tidak sejalan dengan jati diri koperasi yang semestinya tumbuh dari inisiatif warga. Program tersebut, meskipun bertujuan mengatasi kemiskinan, dianggap belum matang karena tidak
Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan bahwa revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tertunda karena harus dibahas bersamaan dengan aturan ekspor dan perizinan berusaha lainnya. Permendag 8 menjadi kontroversial karena dinilai memperlonggar impor sehingga mengancam industri lokal, termasuk tekstil. Pemerintah merespons kritik dengan melibatkan lintas kementerian dan pemangku kepentingan dalam proses
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengevaluasi kebijakan pengiriman anak bermasalah ke barak militer. Ketua KPAI Ai Maryati Solihah menegaskan bahwa semua program yang melibatkan anak harus mengikuti regulasi dan pedoman perlindungan hak anak. Ia mempertanyakan keberadaan SOP, regulasi, dan pelibatan pihak-pihak terkait dalam
Direktur Utama PT Sritex periode 2014–2023, Iwan Setiawan Lukminto, ditahan Kejaksaan Agung atas dugaan penyalahgunaan fasilitas kredit yang merugikan negara. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mendukung langkah hukum ini, namun menuntut negara tidak mengabaikan nasib ribuan buruh Sritex. Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, negara tidak hanya berkewajiban menyelamatkan keuangan negara,
Buruh yang tergabung dalam Forum Jaminan Sosial (Jamsos) menolak kebijakan Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas BPJS Kesehatan. Kebijakan ini tercantum dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Ketua Koordinator Forum Jamsos, Jusuf Rizal, meminta Presiden Prabowo Subianto mengkaji ulang berbagai
DPR melalui Komisi V mulai membahas RUU Transportasi Online dan mengundang perwakilan pengemudi ojek online (ojol) dalam rapat dengar pendapat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut langkah ini sebagai bentuk respons atas aksi unjuk rasa ojol yang terjadi sehari sebelumnya. Rapat ini diharapkan menjadi forum penyampaian aspirasi sekaligus pematangan
