DPR RI dan Pemerintah sepakat pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan diterapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Akan tetapi, besaran tarifnya masih perlu didiskusikan dengan DPR. Hal itu sejalan dengan kenaikan target penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar 7,7 persen menjadi Rp334,3 triliun. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
Komisi VIII DPR RI bersama Pemerintah menyepakati perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Perubahan itu disepakati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pasal mengenai hal itu disepakati dalam
Anggota DPR Hidayat Nur Wahid mengkritisi batas usia pendaftaran haji di Indonesia di angka 12 tahun. Menurutnya hal tersebut perlu dievaluasi mengingat lamanya daftar antrean haji di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 29 Tahun 2015, usia minimal untuk mendaftar haji reguler adalah 12 tahun, sementara usia yang dianggap mampu berangkat secara mandiri
Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Allan Tandiono menolak usulan anggota Komisi VI DPR terkait adanya gerbong khusus untuk merokok dalam perjalanan kereta api jarak jauh. Allan menyampaikan usulan tersebut bertentangan dengan undang-undang nomor 36 tahun 2012 tentang kesehatan dan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyatakan telah membaca laporan studi terkini soal meragukannya integritas penelitian kampus-kampus di Indonesia. Ia mengakui masih banyak jurnal abal-abal di Indonesia akibat ekosistem penelitian yang belum ideal. Beberapa waktu lalu, sebuah metodologi pelacakan integritas penelitian terbaru memasukkan sebanyak 13 kampus di
Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan peredaran 1.800 unit vape yang siap disuntik zat adiktif berbahaya, ketamin dan etomidate. Pengiriman melalui kantor pos ini dicegah sebelum sempat beredar luas di masyarakat. Kepala BNN Komjen Pol Marthinus Hukom menegaskan, jumlah tersebut memang tidak besar, tetapi tetap berisiko tinggi. BNN mengungkap, penyelidikan lanjutan mengarah pada laboratorium
Sebanyak 2 anggota polisi, dan 4 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menjadi korban luka akibat lemparan batu saat kericuhan demo tolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone. Aksi demonstrasi ini digelar oleh Aliansi Rakyat Bone Bersatu yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat yang menolak
Perum Bulog baru-baru ini memberikan penjelasan terkait polemik penguasaan stok beras nasional dan dampaknya terhadap stabilitas harga di pasar. Penjelasan ini penting mengingat pertanyaan publik mengenai tingginya harga beras di berbagai daerah, sementara data menunjukkan ketersediaan beras nasional melimpah. Dengan hanya menguasai sekitar 8 persen stok beras, pemerintah menghadapi tantangan dalam menjaga
Analis Utama Politik Keamanan LAB 45, Christian Guntur Lebang, menilai Indonesia mendesak untuk segera membentuk Komando Siber Terpadu guna menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks. Ia menegaskan, langkah ini penting agar kekuatan siber nasional memiliki struktur komando yang jelas dan terintegrasi, sebagaimana yang telah diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat. Menurut Guntur, Indonesia hingga
PT Mitra Natura Raya selaku pengelola Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, mengklarifikasi isu pungutan liar (pungli) yang viral di media sosial. Unggahan itu menuding petugas keamanan melakukan pungli terhadap rombongan pengunjung. General Manager Corporate Communication PT Mitra Natura Raya Zaenal Arifin menegaskan pihaknya tidak menoleransi praktik pungli di kawasan Kebun
Ketua Tim 13 Asosiasi Haji dan Umrah, Muhammad Firman Taufik, meminta ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji dan Umrah tidak mengganggu ekosistem ekonomi umat. Firman menjelaskan, industri haji dan umrah telah membentuk ekosistem ekonomi umat yang melibatkan berbagai sektor. Di dalamnya terdapat pelaku UMKM, pusat konveksi, katering, transportasi darat dan udara, perhotelan, serta pembimbing
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan peredaran pakaian bekas impor berpotensi merusak industri tekstil dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri. Menurut Budi, pakaian bekas impor dilarang karena melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Menteri Perdagangan mengenai kebijakan impor dan barang yang dilarang impor. Ia menambahkan, Kementerian Perdagangan
