Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan regulasi baru terkait jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), yang memberikan manfaat bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berupa pembayaran tunai sebesar 60% dari gaji mereka, yang dapat diterima selama maksimal enam bulan. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 yang mengubah peraturan sebelumnya,
Meskipun prevalensi merokok secara global terus menurun, kanker paru tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian dengan hampir dua juta jiwa melayang setiap tahunnya. Studi terbaru menunjukkan adanya peningkatan kasus kanker paru pada individu yang tidak memiliki riwayat merokok, yang dikaitkan dengan tingginya tingkat polusi udara. Fenomena ini paling mencolok
Kementerian Kesehatan RI memperkirakan jumlah kasus kanker pada anak di Indonesia mencapai sekitar 200.000, namun hingga kini tingkat deteksi masih sangat rendah, di bawah 10 persen. Peningkatan tren kasus yang teridentifikasi disebabkan oleh semakin baiknya metode deteksi serta meningkatnya kesadaran orang tua dalam mengenali berbagai jenis kanker anak. Jenis yang
Impor 200.000 ton gula mentah diputuskan dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 12 Februari 2025. Sebelumnya, pada 9 Desember 2024, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, pemerintah tidak akan mengimpor beras, jagung pakan, serta gula dan garam konsumsi. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi,
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap adanya temuan belasan pengembang yang terindikasi melakukan pelanggaran pembangunan perumahan subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman menyebut, pihaknya telah melaporkan 14 pengembang FLPP di wilayah Jabodetabek ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lebih lanjut, Heri menjelaskan bahwa beberapa
Kementerian Pemuda dan Olahraga mengalihkan fokus program pemusatan latihan nasional (pelatnas) pada ajang kompetisi yang berlangsung sepanjang tahun 2025. Penyesuaian ini dilakukan sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, yang berdampak pada strategi pembinaan atlet nasional. Sebelumnya, dengan alokasi anggaran yang lebih besar, kementerian telah menyiapkan skema pelatnas
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik usulan Presiden AS Donald Trump untuk merelokasi warga Palestina dari Gaza. Ia menegaskan tindakan tersebut akan melanggar hak-hak warga Gaza dan hukum internasional. Ia menekankan pentingnya menghormati hak warga Palestina untuk tetap berada di tanah air mereka, serta mencatat bahwa kekuatan regional seperti Yordania dan Mesir juga
Pemerintah berencana mengimpor 200 ribu ton gula kristal mentah sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas stok pangan nasional. Keputusan ini diambil seiring dengan meningkatnya harga gula yang turut memberikan kontribusi terhadap inflasi. Meskipun sebelumnya pemerintah menargetkan untuk menghentikan impor gula konsumsi, kondisi pasar dan kebutuhan cadangan pangan membuat kebijakan tersebut
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebutkan terdapat kemungkinan terjadinya kenaikan uang kuliah yang ditimbulkan dari efisiensi anggaran pemerintah. Pasalnya, ada anggaran ke perguruan tinggi yang terdampak efisiensi. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu, (12/2/2025) Menteri Satryo memaparkan terdapat sejumlah anggaran bantuan operasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pemanfaatan batu bara dapat menjadi cara untuk mendorong transisi energi berbiaya murah. Menurutnya, itu perlu dilakukan agar upaya mencapai nol emisi tak terus terhalang oleh ongkos yang harus dikeluarkan. Bahlil mengatakan, Kementerian ESDM bersama dengan PLN telah mengkaji dan menghitung penggunaan batu bara dalam
Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan total pemangkasan sebesar Rp306,69 triliun. Langkah ini mencakup pengurangan anggaran bagi kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun, sementara transfer ke daerah mengalami penyesuaian sebesar Rp50,59 triliun.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkap bahwa hanya sekitar separuh dari total alokasi bantuan sosial senilai Rp500 triliun yang benar-benar tersalurkan kepada masyarakat. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah ketidaktepatan data penerima manfaat, termasuk keberadaan data ganda yang menghambat efektivitas distribusi. Masalah ini menunjukkan perlunya reformasi dalam
