Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengatakan amendemen Undang-undang Dasar 1945 akan dibahas setelah Pemilu 2024. Bamsoet beralasan rencana amendemen UUD 1945 dibahas setelah pemilu, agar tak dicurigai MPR mendukung isu penundaan Pemilu 2024. Baginya, isu penundaan pemilu yang selama ini berkembang menjadi kontraproduktif jelang gelaran pesta demokrasi lima
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur merupakan proyek terbesar di dunia saat ini. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pembukaan musyawarah nasional Persatuan Perusahaan Real Indonesia (Munas REI) ke XVII Tahun 2023 di Jakarta Selatan, Rabu (9/8/2023). “Kita juga berani membuka sentra ekonomi baru yaitu IKN.
Badan Pangan Nasional (NFA) meminta agar acuan gula konsumsi baik di tingkat produsen hingga konsumen yang diatur pemerintah dapat dipatuhi. Harga Acuan Penjualan (HAP) di tingkat konsumen dan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen untuk gula konsumsi diatur melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 17 Tahun 2023. Kepala Badan
Peneliti LPEM Universitas Indonesia Riyanto menyebut saat ini menjual satu unit battery electric vehicle (BEV) lebih sulit ketimbang dua unit hybrid electric vehicle (HEV). Padahal pengurangan emisi dua unit HEV disebutnya setara dengan pengurangan satu unit BEV. “Saat ini, BEV mendapatkan insentif BBN dan PKB. Saya kira ini bisa dipertimbangkan
Proyek Garuda, inisiatif Bank Indonesia (BI) untuk pengembangan Rupiah Digital, telah menarik perhatian banyak pihak sejak diumumkan. Bank Indonesia pun telah mengundang masukan atau pandangan kepada seluruh stakeholder terkait terhadap Consultative Paper (CP) untuk menyempurnakan desain pengembangan Rupiah Digital. Dalam Consultative Paper juga membahas dampak dari penerbitan Rupiah Digital pada sistem pembayaran,
Kementerian Komunikasi dan Informatika menjabarkan alasan implementasi 5G lambat di Indonesia. Padahal, infrastruktur digital sangat penting untuk Indonesia, terutama bagi generasi muda yang memiliki banyak tuntutan dalam aktivitasnya. Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kemenkominfo, Ismail mengatakan masalah dalam peralihan 3G ke 4G mampu ditangani dengan baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebut mood atau suasana hati Indonesia-Malaysia dalam membahas masalah kelapa sawit bersama Uni Eropa (UE) sedang baik. “Kemarin bagian kunjungan saya dengan Deputi PM Malaysia Fadillah bin Yusof. Itu kesepakatannya membentuk joint task force. Kami sudah dalam mood untuk berunding dengan Eropa,” kata Airlangga. Dalam
PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapatkan izin ekspor konsentrat tembaga dari pemerintah Indonesia pada 24 Juli 2023. Meski sudah mendapatkan izin ekspor, PTFI berencana untuk melayangkan gugatan kepada Pemerintah Indonesia karena masih dikenakan bea ekspor. PTFI merupakan salah satu perusahaan yang masih diperbolehkan ekspor konsentrat di tengah kebijakan pemerintah Indonesia yang melarang ekspor
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mendorong adanya undang-undang anti-Islamofobia di seluruh negara khususnya di Asia Tenggara. Menurut dia, undang-undang anti-Islamofobia sebagai upaya untuk menciptakan terciptanya toleransi yang kuat. Persoalan Islamofobia merupakan persoalan yang sangat kompleks karena penyebabnya bukan hanya adanya kebencian terhadap
Kasus Covid-19 kini kembali melonjak di Inggris. Pakar kesehatan telah mengeluarkan peringatan tentang varian Covid-19 baru dengan nama kode Eris. Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) mengatakan kasus baru telah menyebar dengan cepat ke seluruh Inggris Raya. Sebanyak satu dari tujuh kasus Covid-19 di negara tersebut sekarang dikaitkan dengan varian Eris.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah masih perlu membenahi data sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bantuan sosial senilai Rp 185,23 miliar terindikasi salah sasaran. “Ada isu masalah data yang relatif masih harus terus dibenahi dan diperbaharui untuk memastikan bahwa program
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 57,8 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) per akhir Juli 2023. Wajib pajak diimbau untuk segera mengintegrasikan NIK dengan NPWP. “Sebanyak 57,8 juta NIK dengan NPWP connect. Sekarang masih bisa cetak kartu NPWP tapi ke depan tidak perlu lagi menghafalkan
