Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan tidak akan memberikan kompensasi terhadap 1.126 buruh dari PT Yihong Novatex Indonesia yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). “Terkait kompensasi bagi tenaga kerja, saya belum mendapatkan arahan atau keputusan resmi untuk hari ini. Saya masih menunggu laporan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding berencana mencabut moratorium pengiriman PMI ke Timur Tengah. Dia ingin menekan, mengurangi atau menihilkan angka pekerja migran ilegal menjadi resmi. Meski sudah ditutup sejak 10 tahun lalu, tercatat minimal 25 ribu PMI tetap bekerja di Arab Saudi secara ilegal. Meski begitu, Karding tetap
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Widyantini Rini mengatakan penyesuaian pengangkatan CPNS itu bukan penundaan, melainkan upaya agar seluruh CPNS dapat diangkat secara bersamaan. Ia menyebut beberapa instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan proses pengadaan CPNS, termasuk penyesuaian formasi, jabatan, dan penempatannya. Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh
Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) kepada Komisi I DPR pada Selasa, 11 Maret 2025. Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menyoroti tiga pasal penting dalam DIM tersebut, yaitu Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Pasal 7 mengalami penambahan
Perusahaan ojek online memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) bagi mitra driver tahun ini diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan sembako atau insentif seperti sebelumnya. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa pengemudi ojol akan menerima Bonus Hari Raya (BHR) saat Idul Fitri 2025. Gojek menyalurkan THR melalui program Tali Asih Hari
DPR mendesak agar Kementerian Perdagangan beserta instansi terkait melakukan audit menyeluruh terhadap produsen Minyakita dan memberlakukan sanksi tegas terhadap pelaku kecurangan. Menurut pandangan anggota Komisi IV DPR, Cindy Monica, Minyakita seharusnya menjadi solusi atas permasalahan distribusi minyak goreng yang terjangkau bagi masyarakat, namun ketidaksesuaian takaran yang beredar berpotensi menurunkan kepercayaan
Kelompok buruh mengeluhkan praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi menjelang periode ramadan atau lebaran Idul Fitri. Ada dugaan PHK itu sengaja dilakukan untuk melepas kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR) ke karyawan. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengisahkan tren PHK massal sebetulnya dimulai sejak 2020
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengantisipasi pergerakan arus mudik Lebaran mulai 21 Maret. Kebijakan ini diambil setelah usulan Work from Anywhere (WFA) buat ASN dan pegawai BUMN disetujui. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menjelaskan sebelumnya angkutan mudik Lebaran 2025 diproyeksikan mulai terjadi pada 28 Maret mendatang. Namun dengan disetujuinya WFA, para ASN
Aturan pencairan THR pegawai swasta, BUMN, dan BUMD sekaligus bonus hari raya untuk driver transportasi online, termasuk ojek online (ojol) dan kurir diumumkan hari ini, Selasa (11/3). Hal ini disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli usai konferensi pers Presiden Prabowo Subianto soal THR dan bonus hari raya di Istana Presiden, Senin
Industri tekstil nasional menuntut pemerintah bertanggung jawab atas tutupnya puluhan perusahaan tekstil dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat gempuran produk impor. Ketua APSyFI (Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia), Redma Gita Wirawasta, menilai pemerintah membiarkan impor legal dan ilegal merajalela tanpa pengendalian yang jelas. Ia menegaskan bahwa solusi
Penundaan pengangkatan CPNS 2024 diperkirakan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat besar, mencapai nilai kerugian yang diperkirakan melebihi Rp6,76 triliun. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya peserta seleksi yang telah mengundurkan diri dari pekerjaan lama mereka, sehingga tidak lagi menerima pendapatan hingga pengangkatan sebagai ASN terlaksana. Fenomena ini mengakibatkan hilangnya pendapatan yang
Para pekerja dari Pabrik Sritex Sukoharjo di Jawa Tengah bersama dengan rekan-rekannya di Jakarta telah merencanakan demonstrasi guna menuntut kejelasan mengenai besaran pesangon, THR, serta kepastian penempatan kembali buruh yang terkena PHK. Aksi unjuk rasa yang akan berlangsung selama lima hari, dari 10 hingga 15 Maret 2025, merupakan wujud solidaritas
