KEGIATAN

Menko PMK Sebut Bantuan Beras Bukan Bansos Reguler dari Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyatakan, program bantuan pangan beras cadangan pemerintah atau CBP bukan bagian dari bantuan sosial (bansos) reguler. Hal ini disampaikan Muhadjir saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (5/4/2024). Muhadjir menyebutkan, program

Selengkapnya »

Wamenaker: Pembahasan Aturan Terkait Ojol Setelah Mei

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pembahasan mengenai aturan pelindungan dan jaminan sosial untuk pekerja berbasis kemitraan seperti pengemudi transportasi daring atau ojek online (ojol) akan dilakukan setelah Mei 2024. Afriansyah mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah bertemu asosiasi pengemudi transportasi daring untuk memberi penjelasan mengenai proses pembahasan aturan terkait pekerja dengan

Selengkapnya »

OJK Susun Aturan tentang Batas Atas Pendanaan Produktif P2P Lending

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) Fintech Peer to Peer (P2P) Lending atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) tentang batas atas pendanaan produktif. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menyampaikan salah

Selengkapnya »

Ngerinya Dampak Gempa Taiwan hingga Gedung-gedung Miring dan Ambruk

Gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang Taiwan. Gempa membuat gedung-gedung miring ambruk dan listrik padam, gempa terjadi sekitar pukul 09.00 waktu setempat. Gempa tersebut diyakini merupakan yang terbesar di Taiwan sejak gempa pada tahun 1999 yang menyebabkan kerusakan parah. Taiwan terletak di sepanjang ‘Cincin Api’ Pasifik, garis patahan seismik yang mengelilingi

Selengkapnya »

AHY: 2.086 Ha Lahan di IKN Belum Dibebaskan!

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan saat ini masih ada 2.086 hektare (ha) lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) belum dibebaskan. Menurut AHY, di lokasi tersebut masih terdapat pemukiman masyarakat sehingga statusnya belum clean and clear. AHY menjelaskan, pada prinsipnya Kementerian ATR/BPN tinggal menyerahkan sertifikat lahan apabila status lahan tersebut

Selengkapnya »

OJK Segera Luncurkan Peta Jalan Penguatan BPR dan BPRS

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara akan meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Penguatan dan Pengembangan Badan Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) (RP2B) 2024-2027. Peta jalan tersebut sebagai landasan kebijakan untuk memperkuat dan mengembangkan industri BPR dan BPRS, sekaligus menjawab tantangan industri BPR dan BPRS. Mirza

Selengkapnya »

Kementerian PUPR Kembangkan Prototipe Rumah Subsidi Baru buat MBR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah melakukan penjaringan usulan desain prototipe rumah subsidi baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini dilakukan untuk mendukung kemudahan pelaku usaha dalam mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi perumahan MBR. “Kami tengah mengembangkan desain prototipe atau purwarupa rumah sederhana untuk MBR. Kami

Selengkapnya »

Kemenhub Blak-blakan soal Brunei Mau Bangun Kereta Cepat Tembus IKN

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangun kereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara. Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selengkapnya »

Jiwasraya Masih Buka Kesempatan Bagi Pemegang Polis Ikut Program Restrukturisasi

Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memastikan masih akan menerima dokumen persetujuan apabila ada dari para pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi berubah pikiran, dan memutuskan untuk mengikuti program restrukturisasi. Dokumen persetujuan dari pemegang polis akan tetap diterima dan diikutsertakan dalam program restrukturisasi Jiwasraya, meski batas waktu pelaksanaan program sudah

Selengkapnya »

KPI Pusat: Revisi UU Penyiaran Perlu Atur Definisi Media Baru

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran perlu mengatur definisi media baru, meliputi media digital dan media sosial. Selain itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, mengatakan bahwa penguatan KPI perlu diatur dalam revisi UU Penyiaran, meliputi hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah (KPID). Ia menjelaskan saat

Selengkapnya »

Didesak DPR Tambah Diskon Tarif Tol, Ini Kata Menteri Basuki

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan sulit bagi pemerintah untuk memberikan subsidi tambahan diskon tarif tol pada mudik lebaran 2024. Hal ini untuk merespon permintaan  Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo agar diskon ditingkatkan pemerintah hingga 50 persen. Pada mudik Lebaran ini penerapan diskon tarif tol yang diberikan

Selengkapnya »

Tepis Tuduhan Kartel, Garuda Indonesia Jelaskan Penyebab Harga Tiket Pesawat Mahal

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menepis dugaan adanya praktik kartel tiket pesawat yang dilakukan sejumlah maskapai. Isu ini menyeruak setelah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil sejumlah maskapai melihat tren kenaikan harga tiket pesawat jelang mudik Lebaran 2024. Irfan menyatakan, Garuda Indonesia telah memenuhi panggilan KPPU tersebut. Ia pun menyebut maskapai

Selengkapnya »
Search