Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023. Salah satu temuannya adalah persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai, di antaranya terkait lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala. Temuan BPK menemukan 2.085,62 ha
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menolak wacana amendemen UUD 1945 untuk mengembalikan pemilihan presiden (Pilpres) lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengungkap amanat Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri yang menegaskan pemilu dilaksanakan secara langsung. Menurutnya wacana untuk mengamandemen UUD perlu dikaji ulang, serta kembali melihat sejarah kelahiran Republik Indonesia dan sistem
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyatakan, penentuan tarif iuran Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) memerlukan evaluasi mendalam untuk bisa menggantikan kelas 1,2,3 dalam BPJS Kesehatan. Agus mengatakan, evaluasi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program KRIS supaya tidak terjadi masalah keuangan dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) saat pelaksanaannya. Di
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyiapkan brigade komposit untuk diberangkatkan sebagai pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina jika Indonesia mendapatkan mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Personel dari brigade komposit yang dibentuk itu berasal dari empat batalion. Diketahui, brigade umumnya berisi 3-5 ribu personel. “Kita akan membentuk Brigade Komposit yang terdiri dari batalion
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, program kewajiban mengikuti Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan dikaji ulang. Dia juga menekankan, program Tapera perlu disosialisasikan lebih lanjut ke masyarakat. “Sebetulnya itu dari UU yang lahir tahun 2016, kemudian kami dengan Menteri Keuangan agar dipupuk dulu kredibilitasnya, ini masalah trust, sehingga kita
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia mengecam keras upaya yang tengah dilakukan Israel saat ini untuk memberi label Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai “organisasi teroris”. Pelabelan tersebut, kata dia, merupakan upaya Israel dalam memperlemah UNRWA secara sistematis. Retno menyebut upaya pelemahan sistematis
Layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk bersiap menggelar layanan “Direct to Cell” di Indonesia. Situs resmi Starlink berbahasa Indonesia sudah memajang layanan Starlink Direct to Cell untuk pelanggan bisnis. Layanan ini memungkinkan internet satelit Starlink langsung terhubung ke smartphone atau handphone (HP) pengguna. Artinya, ponsel bisa terkoneksi tanpa harus
Akhir Mei lalu, Pemerintah Indonesia melakukan sebuah terobosan dalam soal pertambangan batubara dengan memberikan kesempatan bagi organisasi kemasyarakatan untuk dapat mengelola tambang batubara melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara. Kehendak pemerintah melalui kebijakan ini adalah
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menanggapi lebih lanjut mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ihwal pengembalian dana. Pihak BP Tapera menyatakan bahwa kasus tersebut sudah selesai. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, temuan BPK sebanyak 124.960 pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa mencairkan haknya sebanyak Rp 567,5 miliar merupakan hasil audit
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) menjadi Undang-undang (UU), Selasa (4/6/2024). Dengan demikian, para ibu yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan hingga enam bulan. Pengesahan UU KIA tersebut ditetapkan oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024
BPJS Kesehatan bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengadakan uji coba pemberlakuan kepesertaan JKN aktif sebagai salah satu persyaratan pengurusan layanan semua jenis Surat Izin Mengemudi (SIM), mulai SIM A sampai SIM C mulai 1 Juli-30 September 2024 di seluruh layanan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di wilayah Aceh, Sumatera Barat,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyiapkan sejumlah usulan program, untuk dijadikan referensi bagi Satgas Aliansi Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nunung Nuryartono menjelaskan, salah satu program yang akan diusulkan untuk forum internasional tersebut adalah pemberian makan siang gratis di sekolah
