Rencana revisi terhadap dua undang-undang terkait haji telah disusun oleh DPR bersama pemerintah sebagai respons terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji dinilai perlu disesuaikan untuk membangun ekosistem haji yang lebih adaptif dan terstruktur. Perubahan regulasi ini dipandang mendesak karena
Dugaan praktik pemerasan terhadap agen tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan telah diungkap sebagai indikasi lemahnya tata kelola birokrasi yang tidak transparan. Sistem yang memungkinkan verifikasi melalui jalur pribadi dinilai membuka celah penyalahgunaan wewenang. Pencegahan disarankan dilakukan melalui rotasi jabatan secara berkala dan pemantauan proses perizinan secara real-time. Selain itu,
Negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat dijadwalkan memasuki putaran kedua dalam waktu dekat setelah sebelumnya dokumen pelengkap telah diserahkan kepada perwakilan perdagangan AS. Putaran pertama negosiasi telah mencakup berbagai topik penting seperti tarif, hambatan non-tarif, perdagangan digital, dan keamanan ekonomi. Dokumen lanjutan dari Indonesia disebut telah diapresiasi oleh pihak
Langkah penyederhanaan tarif bea masuk barang bawaan penumpang oleh pemerintah telah ditetapkan melalui PMK No.34/2025 dan tidak berkaitan dengan negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika Serikat. Penyusunan aturan ini dilakukan berdasarkan evaluasi internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan serta menyederhanakan ketentuan terkait barang bawaan. Revisi
Sejumlah penyebab utama telah diidentifikasi sebagai pemicu bangkrutnya berbagai ritel modern di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Diketahui bahwa banyak ritel hanya berfokus pada aspek penjualan tanpa menawarkan pengalaman berbelanja yang menyeluruh bagi konsumen, sehingga dinilai kalah bersaing dengan pelaku UMKM. Selain itu, pola konsumsi masyarakat telah berubah dari belanja
Dugaan adanya permainan dalam distribusi beras mencuat setelah ditemukan anomali data dari Food Station Tjipinang Jaya, yang mencatatkan distribusi hingga 11.410 ton dalam satu hari, jauh di atas rata-rata harian yang biasanya hanya 1.400–2.500 ton. Sementara itu, data Badan Pusat Statistik menunjukkan harga beras di penggilingan sedikit menurun, tetapi harga
Efek dari kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump mulai terasa terhadap ekonomi Indonesia, ditandai dengan lonjakan signifikan barang impor dari China. Defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China terus melebar hingga April 2025, disebabkan oleh pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi dibanding ekspor. Nilai impor dari China
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menegaskan, rumah subsidi harus memenuhi standar minimal tipe 36 dan 40. Hal itu sebagaimana telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, demi menjamin kelayakan dan kesehatan hunian rakyat. Sebelumnya, beredar draf Keputusan Menteri PKP Nomor/KPTS/M/2025 tentang pemerintah berencana untuk memperkecil luas tanah
Diskon tarif listrik sebesar 50% yang sebelumnya direncanakan untuk bulan Juni dan Juli akhirnya dibatalkan setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Istana pada 2 Juni 2025. Dalam paket stimulus ekonomi yang diumumkan usai rapat tersebut, tidak tercantum program diskon tarif listrik sebagaimana sebelumnya direncanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Aksi unjuk rasa para buruh yang semula akan dilakukan pada Selasa, 3 Juni 2025, di Istana dan DPR RI batal dilaksanakan. Menurut Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI, Said Iqbal, aksi batal dilaksanakan setelah buruh berdiskusi secara panjang bersama pemerintah dan DPR RI. Mereka akan mencari kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Semula,
Koordinasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) dan Kementerian Keuangan telah direncanakan sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXIII/2025 yang mewajibkan pembiayaan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta. Dampak dari putusan ini menuntut adanya penyesuaian alokasi anggaran yang kemungkinan besar akan memerlukan perubahan anggaran di
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memandang, sistem ketenagakerjaan di Indonesia perlu diperbaiki sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, KPK akan mengambil peran dalam langkah-langkah pencegahan tersebut. Budi mengatakan, kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA)
