Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tanggapan terkait kabar adanya dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) miliknya dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Ia mengaku telah memerintahkan Kemenkominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk memitigasi isu tersebut. Jokowi menegaskan, insiden kebocoran tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di negara lain.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menilai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sebaiknya dibahas terlebih dahulu oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal ini menimbang adanya pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi saat ini. Said menjelaskan, target penerimaan perpajakan yang ditetapkan Rp 2.490 triliun telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan, Indonesia menyambut baik Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyerukan Israel untuk mengakhiri pendudukan ilegalnya di wilayah Palestina. Indonesia menilai bahwa resolusi itu mendukung hasil Pendapat Penasehat (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan pendudukan Israel yang berkepanjangan dan ilegal sebagai pelanggaran hukum.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat (Jabar) mencatat sebanyak 700 unit rumah warga mengalami kerusakan usai gempa berkekuatan Magnitudo 5,0 melanda wilayah Kabupaten Bandung pada pukul 09.41 WIB. Dari total tersebut, kerusakan paling banyak terjadi di Kabupaten Bandung sebanyak 491 unit rumah dan Kabupaten Garut 209 unit rumah. “Hingga
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memantau pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 di Aceh-Sumatera Utara yang sedang disoroti publik karena banyak dugaan permasalahan terungkap dan viral. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan sudah ada informasi yang diterima KPK, termasuk mengenai kondisi arena (venue) dan pendukungnya yang tidak siap. Pelaksanaan PON Aceh-Sumatera Utara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Terkait hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan,
Pemerintah kembali memberikan dorongan bagi industri properti dengan memperpanjang insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 100 persen untuk pembelian rumah hingga Desember 2024. Kebijakan ini tidak hanya menjadi angin segar bagi pelaku industri properti, tetapi juga diharapkan menjadi stimulus signifikan untuk mendorong pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Wakil Direktur Utama
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan ada 400 laporan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang diterima hingga tahapan pendaftaran bakal pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus lalu. Karena itu, Bagja mengingatkan agar laporan perihal pelanggaran netralitas ASN perlu
Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, dalam “The Weekly Brief With Sandi Uno” di Jakarta, Selasa (17/9/2024), mengatakan berdasarkan data dari platform perjalanan digital AGODA mencatatkan perencanaan perjalanan terjadi peningkatan sebesar 89% dibanding libur nasional Maulid Nabi tahun lalu. “Bandung menjadi destinasi yang paling banyak dicari, disusul
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan Ketum PSI Kaesang Pangarep telah mengisi formulir gratifikasi terkait perjalanannya ke Amerika Serikat dengan menaiki jet pribadi. Pahala mengatakan Kaesang melaporkan terkait penggunaan jet pribadi itu sebagai anak penyelenggara negara. Pahala memastikan jika laporan Kaesang itu tidak bersangkutan dengan kakaknya, Gibran Rakabuming
Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP Himperra) meminta pemerintah segera merealisasikan janjinya untuk mencairkan dana tambahan kuota untuk rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) tahun 2024. Pasalnya hingga pertengahan September tambahan kuota rumah subsidi FLPP yang sudah diumumkan pemerintah sebanyak 34 ribu unit belum dicairkan. Akibat belum
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (17/9/2024) menerima masukan dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) mengenai wacana iuran pensiun tambahan wajib. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku tak mengetahui soal wacana kebijakan dana pensiun tambahan. “Presiden bertanya kepada saya, ‘Itu potongan apa lagi Mas?’ Ya itu kan menjadi pertanyaan buat saya. Dan Presiden
