Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyuntikkan investasi hingga Rp 6,67 triliun kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut langkah ini dinilai sebagai kebijakan strategis yang tidak hanya menyelamatkan aset negara, tetapi juga memperkuat ketahanan sektor penerbangan nasional di tengah tantangan global. Anggota Komisi
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan tidak pernah ada kebijakan penyaluran bahan baku atau mentah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan mengatakan kasus itu hanya terjadi di satu dari 1.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, hanya oknum SPPG tersebut yang berinisiatif memberikan bahan mentah atau makanan ringan.
Kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2025 dipastikan akan selesai paling lambat pada Oktober 2025. Kebijakan ini ditegaskan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi bersama Menteri PANRB Rini Widyantini di Jakarta, Senin (17/3). “Pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan untuk PPPK
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap aspek keamanan dan keselamatan di seluruh destinasi wisata, khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki risiko tinggi hingga ekstrem seperti gunung dan jembatan. Permintaan ini merupakan respons pemerintah untuk memastikan pengalaman berwisata yang aman dan nyaman bagi setiap pengunjung. Menanggapi adanya kabar
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi serius kabar mengenai rencana penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Hal itu dinilai dapat memicu lonjakan harga minyak dunia akibat gangguan rantai pasok global. Penutupan jalur strategis tersebut sebelumnya dikabarkan telah disetujui oleh Parlemen Iran. Para analis dan asosiasi migas nasional pun memperkirakan, jika eskalasi konflik
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat terwujudnya swasembada gula nasional melalui langkah pembenahan menyeluruh dari hulu ke hilir. Mentan menyampaikan pembenahan dilakukan mulai dari benih, pola tanam, sistem hilirisasi, sampai pada aspek penjualan.”Tujuannya sederhana petani harus diberi ruang untuk untung. Kalau petani rugi, mereka jera menanam,” ujar
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengatakan, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) diperkirakan bisa tembus 100.000 orang jika konflik Iran-Israel berkepanjangan. Namun, angka tersebut diperkirakan terjadi sampai akhir 2025 jika konflik kedua negara tidak bisa berhenti. Keyakinan Mirah juga merujuk pada angka PHK yang dicatat oleh Aspirasi
Jurist Tan (JT), satu saksi penting dalam pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan chromebook Rp 9,9 triliun untuk program digitalisasi pendidikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) 2019-2023 ‘lolos’ ke luar negeri. Padahal, JT yang diketahui sebagai staf khusus (stafsus) Nadiem Makarim saat menjabat sebagai mendikbudristek itu adalah satu
Kementerian Sosial segera melakukan asesmen dan mendata para warga yang terdampak banjir di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. “Pak Mensos Saifullah Yusuf langsung memberikan arahan dan minta kami segera berkoordinasi dengan BNPB, Dinas Sosial, Tagana, TNI-Polri, BPBD, serta pihak kecamatan dan desa setempat, untuk melakukan pendataan di masing-masing lokasi terdampak,” ujar Plt Direktur
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran membawa dampak signifikan terhadap perekonomian global. Salah satu gejala awal yang muncul dari eskalasi ini adalah melonjaknya harga minyak dunia. Eko menjelaskan lonjakan harga minyak tidak terlepas dari pentingnya peran Selat Hormuz sebagai
Aksi unjuk rasa telah digelar secara serentak oleh ribuan supir truk di berbagai wilayah Indonesia pada Kamis (19/6/2025) sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan zero over dimension over loading (zero ODOL) yang direncanakan berlaku mulai 2026. Kebijakan tersebut telah dianggap menyulitkan posisi para supir, terutama karena mereka kerap berada di antara
Insentif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen telah diberlakukan oleh pemerintah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga akhir tahun ini. Masa berlakunya insentif tersebut sebenarnya telah ditetapkan berakhir pada 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Namun demikian, kebijakan tersebut tetap diperbolehkan untuk dimanfaatkan
