Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia tidak boleh hanya sekedar menjadi penonton di tengah masifnya aktivitas perdagangan digital. Sehingga presiden meminta produk-produk UMKM Indonesia terus masuk ke marketplace. Jokowi menargetkan agar jumlah pelaku UMKM yang masuk ke dalam ekosistem digital dapat mencapai 20 juta pada tahun 2022, terus meningkat menjadi 24
Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan ketentuan vaksinasi Covid-19 lanjutan atau booster sebagai syarat perjalanan mudik Lebaran 2022 masih belum diterapkan. Nadia mengatakan aturan terkait vaksinasi booster sebagai syarat untuk mudik tanpa perlu melampirkan hasil negatif Covid-19, masih menunggu penerbitan Surat Edaran dari pihak
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengecam sikap sekolah yang melarang masuk kelas pada siswa yang belum mendapat vaksin Covid-19. Hal tersebut setelah viral video pelarangan tersebut di media sosial. Di dalam video itu terdengar suara guru yang meminta seorang anak keluar kelas, tidak boleh mengikuti Try Out atau latihan mengerjakan soal dengan alasan belum
Pemerintah bakal menyiapkan sanksi bagi ASN maupun PNS yang menolak dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sanksi tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan PNS yang menolak pindah ke IKN akan dikenai sanksi
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menghadirkan aplikasi pemesanan minyak goreng yang diprioritaskan untuk masyarakat yang paling membutuhkan. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan aplikasi pemesanan minyak goreng ini hanya tersedia saat krisis karena negara tidak berjualan dengan rakyatnya secara permanen. Adapun teknis pemesanan minyak goreng di aplikasi tidak bisa oleh
Presiden Joko Widodo mengatakan pengentasan stunting atau gagal tumbuh mesti ditangani sejak pra-pernikahan. Edukasi terhadap calon pengantin pun didorong. “Stunting tidak hanya urusan gizi anak, tapi dimulai dari calon pengantin harus disiapkan agar mereka (calon pengantin) tahu apa yang harus disiapkan sebelum nanti menikah dan sebelum nanti hamil, sudah [harus] ngerti betul [calon pengantinnya],”
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah warga yang telah mendapat vaksin Covid-19 dosis ketiga atau booster mencapai 2.055.460 orang. Angka ini masih jauh dibandingkan capaian vaksin dosis pertama dan kedua di DKI Jakarta. Capaian vaksin dosis pertama di DKI Jakarta sebanyak 12.452.352 orang. Rinciannya, 70,2 persen merupakan warga dengan KTP DKI, dan
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno membidik potensi Danau Toba, Sumatera Utara untuk menggelar event kelas dunia yang serupa dengan MotoGP, namun dilakukan di air, yakni F1 Boat Race atau F1 H20. Dia mengatakan, event bertaraf international ini akan digelar pada tahun depan. Menurut dia, berkaca dengan kesuksesan event
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Bambang Susantono tengah mengebut penyusunan rancangan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Bambang menyampaikan, ada enam aturan turunan yang sedang disiapkan dalam waktu dua bulan. UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN mengamanatkan pembentukan peraturan pelaksanaan UU IKN wajib ditetapkan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengharapkan kemudahan vaksin booster terus ditingkatkan. Hal tersebut menyusul rencana pemerintah untuk menggunakan vaksin booster sebagai syarat masyarakat untuk melaksanakan mudik. Ateng juga mengharapkan fasilitas booster juga ditambah. Terlebih adanya kemudahan booster yang disediakan pemerintah di simpul transportasi sehingga akan masyarakat yang sudah menunda mudiknya dua tahun bisa
Pakar pemerintahan otonomi daerah Prof. Ryaas Rasyid menyarankan Jakarta tetap menjadi provinsi setelah ibu kota negara (IKN) pindah ke Nusantara. Ia mengingatkan sistem pemerintahan di Jakarta sejak zaman Belanda adalah pemerintahan tunggal, yakni, seluruh kebijakan diatur di tingkat provinsi. Sehingga dengan demikian kota/kabupaten yang ada selama ini tetap bersifat administratif,
Level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kota Surabaya, Jawa Timur kini memasuki Level 1. Kegiatan di tempat umum boleh dilakukan tanpa dibatasi jumlah pengunjung. Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Surabaya, Ridwan Mubarun mengatakan wilayahnya merupakan kota besar satu-satunya yang telah masuk PPKM Level 1. Daerah lain yang juga menerapkan
