Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Membedah Kewajiban dan Larangan Kepala Desa dalam Isu Jokowi 3 Periode

Wacana supaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat 3 periode muncul dalam kegiatan Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2022) kemarin. Wacana supaya Presiden Jokowi menjabat 3 periode terus menuai perdebatan sejak awal disampaikan oleh beberapa kalangan. Sejumlah alasan yang dikemukakan adalah klaim rakyat masih mengharapkan

Selengkapnya »
31 Maret 2022

Elite PDIP Anggap Isu Jokowi 3 Periode Cuma Lucu-lucuan: Dia Nggak Mau

Politikus senior PDIP Panda Nababan menyebut isu Joko Widodo (Jokowi) 3 periode sebagai lucu-lucuan saja. Panda mengatakan rakyat tidak pernah tertarik dengan isu-isu seperti 3 periode ataupun penundaan pemilu. Panda menjelaskan, Jokowi sudah menentukan sikapnya terkait isu tersebut. Menurutnya, Jokowi tidak ingin ada perpanjangan masa jabatan presiden. Dalam kesempatan lain

Selengkapnya »
31 Maret 2022

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Tak Ada Daerah Berstatus Level 4

Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Syafrizal ZA mengatakan, tidak ada daerah berstatus Level 4 dalam perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk luar daerah Jawa-Bali pada 29 Maret-11 April 2022. Syafrizal pun mengungkapkan, dalam perpanjangan kali ini daerah yang masuk ke dalam Level 1 semakin bertambah. Jumlah daerah

Selengkapnya »
30 Maret 2022

Ramai-ramai Tolak RUU Sisdiknas Nadiem Imbas Kata Madrasah Hilang

Sejumlah partai politik di DPR meminta agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang dipimpin Nadiem Makarim merevisi draf RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Kata madrasah yang tak diatur dalam pasal dan ayat menjadi akar persoalan. Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf mengaku sudah menegur pejabat Kemendikbud mengenai

Selengkapnya »
30 Maret 2022

MK Tolak Gugatan Usia Pensiun TNI

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 mengenai pengujian materiil Pasal 53 dan Pasal 71 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal ini berisi ketentuan terkait usia pensiun perwira TNI 58 tahun serta bintara dan tamtama 53 tahun. Hakim MK, Arief Hidayat menjelaskan, dalam kaitannya dengan

Selengkapnya »
30 Maret 2022

Produk Impor di E-katalog Bakal Dibekukan Jika Tersedia di Dalam Negeri, Kenapa?

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas, menyatakan, pihaknya bakal membekukan produk impor di katalog elektronik (e-katalog) bila ada produk substitusi produksi dalam negeri. Langkah itu diambil menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar produk di katalog elektronik itu bisa mencapai 1 juta produk hingga akhir tahun 2022. Untuk mempermudah UMK dan koperasi masuk ke

Selengkapnya »
29 Maret 2022

MAKI Gugat Praperadilan Mendag karena Belum Ungkap Mafia Minyak Goreng

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia mengajukan gugatan praperadilan terhadap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Gugatan ini diajukan terhadap Lutfi dan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan karena belum mengungkap mafia minyak goreng. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman lewat keterangan tertulis, MAKI akan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Selengkapnya »
29 Maret 2022

Penerapan Syarat Booster untuk Mudik Lebaran Tunggu SE Satgas

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan ketentuan vaksinasi Covid-19 lanjutan atau booster sebagai syarat perjalanan mudik Lebaran 2022 masih belum diterapkan. Nadia mengatakan aturan terkait vaksinasi booster sebagai syarat untuk mudik tanpa perlu melampirkan hasil negatif Covid-19, masih menunggu penerbitan Surat Edaran dari pihak

Selengkapnya »
28 Maret 2022

Pemerintah Ancam Sanksi PNS Tolak Pindah ke IKN

Pemerintah bakal menyiapkan sanksi bagi ASN maupun PNS yang menolak dipindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sanksi tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan PNS yang menolak pindah ke IKN akan dikenai sanksi

Selengkapnya »
28 Maret 2022

Atasi Krisis Minyak Goreng, RK Siapkan Pemesanan Berbasis Aplikasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan menghadirkan aplikasi pemesanan minyak goreng yang diprioritaskan untuk masyarakat yang paling membutuhkan. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan aplikasi pemesanan minyak goreng ini hanya tersedia saat krisis karena negara tidak berjualan dengan rakyatnya secara permanen. Adapun teknis pemesanan minyak goreng di aplikasi tidak bisa oleh

Selengkapnya »
25 Maret 2022
Search