Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir tengah mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Melansir data Refinitiv, pada hari ini, Jumat (26/9/2025) per pukul 09.15 WIB rupiah berada di posisi Rp16.780/US$ atau melemah 0,27%. Level ini semakin dekat dengan
Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggandeng akademisi dari berbagai universitas di Indonesia untuk merevisi Undang-Undang Kepemudaan tahun 2009. Upaya ini dilakukan agar regulasi tersebut tetap relevan dengan tantangan saat ini dan masa depan, menurut pernyataan kementerian pada Rabu. Deputi Bidang Layanan Kepemudaan, Yohan, menyatakan bahwa substansi undang-undang harus lebih relevan,
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan revisi Undang-Undang BUMN akan mengatur soal wakil menteri (wamen) merangkap jabatan komisaris BUMN. Dasco mengatakan revisi UU BUMN bakal mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK melarang wamen merangkap jabatan melalui putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Ia mengatakan revisi UU BUMN juga akan mengubah status Kementerian BUMN. Menurutnya,
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah tapak dan rumah susun atau apartemen hingga akhir 2026. Insentif PPN DTP, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2025, seharusnya berakhir pada 31 Desember 2025. Guna mengimplementasikan perpanjangan PPN DTP tersebut,
Pemerintah belum memutuskan kenaikan cukai rokok 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kebijakan akan diambil setelah bertemu langsung dengan asosiasi industri rokok. Ia menekankan, tujuan utama kebijakan adalah menjaga industri dalam negeri. “Yang penting adalah kita ingin menjaga, jangan sampai saya mematikan industri rokok domestik sementara industri rokok di China hidup gara-gara mereka
Setiap tanggal 24 September, bangsa Indonesia memperingati “Hari Tani Nasional”. Tepat 65 tahun bukan angka yang muda lagi, peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk menengok kembali sejarah panjang perjuangan petani dalam memperjuangkan hak atas tanah. Sejak lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, cita-cita besar reforma agraria adalah mewujudkan
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat kasus Makan Bergizi Gratis (MBG) bermasalah terjadi di 14 provinsi dengan beragam persoalan. FSGI mendorong dana program MBG dialihkan untuk program pendidikan. FSGI mengamati besarnya anggaran MBG yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata belum terserap optimal. FSGI menemukan sampai dengan September 2025 anggaran MBG
Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengungkapkan kekhawatirannya jika pemerintah tak segera bertindak seiring maraknya kasus keracunan pada program makan bergizi gratis (MBG). Charles menilai ada potensi orang tua akan mulai melarang anaknya untuk mengonsumsi MBG menyusul angka keracunan yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Charles meyakini angka keracunan
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan program makan bergizi gratis (MBG) yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan. Data pada 14 September lalu, siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Kini, per 21 September, jumlahnya bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji
Kepala Badan Bizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dengan pemberian bantuan uang tunai. Ia menilai, pemberian uang tunai untuk rakyat yang membutuhkan sudah diwakili oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dadan juga menambahkan, pemberian uang tunai justru akan mempermudah penyelewengan. Ia mencontohkan satu kasus
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah sedang mengkaji cara menekan beban subsidi listrik tanpa harus menaikkan tarif bagi masyarakat. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemanfaatan energi baru terbarukan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Ia menjelaskan pemerintah tengah mencari teknologi PLTS yang lebih efisien, sekaligus membuka peluang untuk menggunakan
Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin mempertanyakan frasa ‘Ibu Kota Politik’ dalam Perpres No 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah terkait rencana pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. “Di UU IKN spirit yang kita tangkap menjalankan fungsi pusat pemerintahan sebagaimana terdapat di Pasal 12 ayat (1) UU No
