Sekitar 10.000 buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/6/2022). Aksi demonstrasi diawali dengan kericuhan antara pedemo dengan aparat kepolisian yang sedang berjaga di depan Gedung DPR/MPR RI. Para demonstrasi menolak dipasangnya kawat berduri di depan Gedung DPR/MPR RI. Akhirnya, sejumlah massa dari
Lembaga pendata kualitas udara, IQ Air, menempatkan Jakarta pada posisi pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Rabu (15/6/2022). IQ Air melalui laman resmi di Jakarta mencatat indeks kualitas udara di Ibu Kota mencapai 188 atau masuk kategori tidak sehat. Dengan kualitas udara itu, IQ Air menempatkan
Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah mencabut mandat penggunaan masker di dalam ruangan. Pengumuman kebijakan tersebut disampaikan ketika Kerajaan tengah bersiap untuk menyambut sekitar 850 ribu peziarah dari luar negeri, yang akan berpartisipasi dalam ibadah haji 2022. Keputusan itu disampaikan bahkan ketika jumlah infeksi Covid-19 terus naik melewati 1.000 kasus baru
Ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada hari Rabu, 15 Juni 2022 hari ini. Aksi tersebut diinisiasi oleh Partai Buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan pihaknya bakal membawa lima isu utama sebagai tuntutan dalam unjuk rasa tersebut. Kelima isu dimaksud adalah 1) Penolakan pengesahan revisi
Pemerintah akan membatasi jumlah pengunjung yang naik ke Candi Borobudur. Selain itu, calon pengunjung juga wajib memesan tiket secara daring (online). Menurut keterangan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, kuota untuk naik Candi akan dibatasi sampai 1.200 orang. Selain itu, pengunjung yang naik ke candi harus menyewa jasa pemandu wisata. Untuk mencegah kerusakan
Di tengah ancaman varian BA.4 dan BA.5, pemerintah membawa kabar baik. Tingkat penularan kedua subvarian Omicron itu diyakini tidak seganas varian Delta atau varian Omicron sebelumnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, tingkat penularan BA.4 dan BA.5 diperkirakan hanya sepertiga dari puncak kasus Delta dan Omicron. Ketika puncaknya kasus harian
Kementerian Pertanian (Kementan) mulai menyuntikkan vaksin ke hewan ternak untuk mengendalikan penularan penyakit mulut dan kuku (PMK), terutama pada sapi. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri menyampaikan, vaksinasi akan diutamakan bagi hewan sehat dan berisiko tinggi tertular PMK yang berada di sumber pembibitan ternak, peternak sapi
Kota Sukabumi tengah mempersiapkan penerapan kartu tanda penduduk (KTP) digital. Pada tahap awal penggunaan KTP Digital akan diterapkan pada aparatur sipil negara (ASN). Berikutnya setelah diterapkan pada ASN, KTP Digital akan diterapkan ke mahasiswa dengan tujuan para mahasiswa akan membantu sosialisasi ke masyarakat. Sehingga tahapan berikutnya setelah ASN dan mahasiswa
Ketua PB IDI periode 2015-2018 Prof. Ilham Oetama Marsis melihat adanya gap antara Indonesia dengan negara-negara Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam bidang penguasaan teknologi perangkat medis. Hal tersebut disampaikan oleh Prof. Ilham saat agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislatif DPR RI tentang RUU Pendidikan Kedokteran. Prof. Ilham mengatakan di sejumlah negara barat telah terjadi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang Direksi BUMN untuk terjun ke dunia politik dan menjadi pejabat daerah. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. PP baru tersebut diteken oleh Presiden Jokowi
Tenaga Ahli Menteri Kesehatan, Andani Eka Putra tak yakin subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 bisa mengakibatkan ledakan kasus Covid-19 di Tanah Air. Sebab, dua subvarian tersebut memiliki banyak kesamaan dengan subvarian Omicron BA.2. Adapun BA.2 sebelumnya tak memicu ledakan kasus di Indonesia. Sejauh ini, varian corona yang berhasil membuat ledakan kasus di
Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dr Erlina Burhan mengatakan, status pandemi Covid-19 di Indonesia bisa berganti menjadi endemi tiga bulan lagi. Sebab, kini Indonesia sudah tiga bulan memenuhi lima syarat endemi dari Kementerian Kesehatan. Adapun lima syarat menuju endemi itu disampaikan Kemenkes sejak Maret lalu. Pertama, tingkat penularan di
